Pengacara Anro Manurung SH Menakar Kenetralan Jokowi Ada Anak Di Pilpres 2024

Hukum70 views

Jakarta Kabarone.com,-Masyarakat sangat meragukan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Pasalnya, dari tiga pasangan Capres dan Cawapres yang akan ber kontestan terdapat ada keluarga Jokowi yakni, anak kandung sendiri Gibran dapat lolos matas umur atas putusan MK yang dinilai melanggar etik oleh pamannya sendiri, hingga melenggang menjadi salah satu pasangan Capres/Cawapres yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Oleh karena itu, secara langsung atau tidak langsung, diakui atau tidak diakui bahwa dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya pasti ke salah satu pasangan Capres Cawapres. Yang demikian sudah lumrah dan tidak bisa dipisahkan bagaikan air dan beras yang selalu dimasak bersamaan.

Direktur Sutopo Law Firm Aihisandru Manurung, yang sering disebut Andro Manurung SH, menyampaikan hal tersebut menyikapi persaingan ketat Capres Cawapres di pesta demokrasi yang akan dilangsungkan bulan Februari tahun 2024 mendatang.

Advokat Anro Manurung SH dan Rekan menyampaikan, bahwa masyarakat pendukung kontestan dari dua pasangan Capres/Cawapres, pasti berharap Jokowi yang masih aktif sebagai Presiden yang juga membawahi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu supaya benar benar netral.

Demikian juga kepada seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya hingga Kepala Desa serta TNI Polri supaya netral tidak diperkenankan memihak satu Pasangan Capres Cawapres kubu keluarga Jokowi.

Namun hal itu, sangat diragukan masyarakat, kecil kemungkinan netralitas seorang pemimpin bisa terealisasi sebab jajaran eksekutif sampai ke tingkat pedesaan masih terstruktur dari pemerintahan Jokowi selaku Presiden. Dimana para kepala Daerah yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang saat ini masih penunjukan dari pemerintahan pusat.

Bahkan konon katanya ada yang ditunjuk langsung oleh Jokowi mengisi jabatan Plt Gubernur di beberapa Provinsi, seperti Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah atau Plt kepala daerah lainnya, ungkap Anro Manurung SH, kelahiran Ajibata Parapat Sumatera Utara tersebut.

Selaku Advokat, Anro Manurung SH yang berkantor di Jalan Kelapa Muda No.165 RT 003 RW O3, Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan itu mengingatkan, Presiden Jokowi yang masih pucuk pimpinan pemerintahan harus menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat sebelum dan sesudah pesta demokrasi pemilihan Capres Cawapres Februari tahun 2024 mendatang. Sebab jangan hanya karena merebut kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden masyarakat gontok gontokan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi yang belum berakhir tersebut harus mampu menjamin dan meyakinkan masyarakat bahwa pesta demokrasi Pilpres tahun 2024 aman.

Dalam kampanye, pastikan tidak ada terkait sara ataupun rasa kebencian. Akan tetapi menjadi pertanyaan, Apakah dan siapakah yang bisa menjamin Pemilihan Pilpres 2024 dapat netral dan jujur sebab, anak Presiden Jokowi menjadi kandidat Cawapres di pertarungan perebutan suara. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi “kecurangan” yang bisa diatur mulai tingkat TPS hingga KPU Pusat. Itulah yang sangat dicurigai masyarakat sebab yang bertarung merupakan anak Presiden yang masih aktif.

“Kami berharap sebagai warga negara, dalam Pilpres mendatang harus mampu menahan diri. Tidak boleh anarkis, dan sara serta menunjukkan rasa kebencian terhadap sesama. Yang kalah harus legowo dan yang menang tidak usah arogansi, “ucap Anro Manurung kelahiran kota Wisata Parapat, Sumatera Utara ini, 2/11/2023.

Oleh sebab itu, di jaman pemerintahan yang baru tahun 2024 siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa Republik Indonesia tercinta ini, seluruh aparat perangkat hukum diharapkan tidak terjadi penzaliman hukum terhadap warga yang tidak terlibat dengan hukum. Apalagi terhadap warga yang lemah menjadi korban penindasan dari penguasa atau pengusaha.

“Tidak boleh masyarakat yang awam hukum dibodoh-bodohi aparat penegak hukum untuk mencari cari kesalahan, itu haram hukumnya,” ungkapnya menegaskan, 5/11/2023.

Penulis : P.Sianturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *