BANJARMASIN,kabarOne.com- Sebanyak 80 Peserta hadiri konsultasi publik yang dilaksanakan PT Arutmin Indonesia dalam rangka rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang dilaksanakan di Galaxy Hotel Banjarmasin, Rabu 15/11/2023.
Sebanyak 80 peserta dari management Arutmin, kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dari Kabupaten Tanahlaut, Tanahbumbu dan Kotabaru serta Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir dalam acara ini.
Peserta yang hadir mulai dari Manajemen PT Arutmin Indonesia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perwakilan Desa, Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan masyarakat dari Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.
H Endarto, ST, MS selaku moderator dari Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral Kalsel, dan acara berjalan dengan lancar dimana para peserta cukup antusias berdiskusi langsung seputar program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru H Said Akhmad mengatakan, Pemerintah perlu Arutmin, karena menjadi salah satu perusahaan yang berkomitmen luar biasa terhadap Pemerintah.
” PT Arutmin telah bersinergi dengan pemerintah daerah Kotabaru dalam hal menjalankan program-program sosial, program Arutmin ini tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Arutmin,” ucap Sekda Kotabaru.
Menurut Sekda, seandainya hanya pemerintah yang menjalankan program, maka tidak akan maksimal. Pemerintah juga perlu dukungan dari setiap lini, termasuk perusahaan swasta seperti PT Arutmin.
Sementara Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, langkah PT Arutmin dalam program PPM akan dijadikan role model untuk perusahaan lainnya, khususnya bidang pertambangan.
“Saya juga mengapresiasi adanya kegiatan konsultasi publik ini, dan PT Arutmin salah satu yang memulai konsultasi publik, khususnya di sektor pertambangan,” ucapnya.
Manager Safety Health Environment Community (SHEC) PT Arutmin, RS Subiyakto mengatakan, latar belakang diadakannya konsultasi publik ini karena merupakan kewajiban terhadap regulasi dari pemerintah.
“ Acara ini merupakan konsultasi publik kami yang kedua, konsultasi publik pertama diadakan pada tahun 2019 lalu, dan kegiatan ini juga sebagai wadah untuk diskusi, koordinasi, serta penyampaian masukan-masukan kepada kami,” paparnya singkat.(HRB)
By; Herpani
