Perkuat Kelembagaan Dan SDM, Bawaslu Kotabaru Gelar Bimtek, Rony ; 67 Hari Jelang Pelaksanaan Pemilu

Daerah213 views

KOTABARU,kabarOne.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru menggelar bimbingan teknis fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu tingkat panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kotabaru dari tanggal 8-9 Desember 2023 di Grand Surya Hotel Kotabaru, (8/12/2023).

Kegiatan Bimtek fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kotabaru Rony Syafriiansyah didampingi Komisioner Bawaslu dan diikuti oleh Ketua dan Anggota beserta Kasek Se-Kabupaten Kotabaru.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotabaru Fat Hurrahman mengatakan, Fasilitasi dan pembinaan pengawas pemilu melibatkan penyediaan dukungan serta bimbingan kepada para pengawas untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawab mereka selama proses pemilu. Ini melibatkan pelatihan, peningkatan kapasitas, serta penyediaan sumber daya yang diperlukan.

Dijelaskannya, sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi merupakan jaminan utama terhadap keberhasilan pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Kotabaru. Maka proses fasilitasi dan pembinaan terhadap seluruh jajaran pengawas pemilu menjadi kebutuhan penting yang harus dilaksanakan.

Fasilitasi dan pembinaan terhadap pengawas pemilu merupakan wujud dari kesiapan seluruh pengawas pemilu dalam menghadapi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.

” Kepada seluruh jajaran pengawasan pemilu untuk terus menigkatkan kompetensi dan literasi dalam hal kepemiluan dengan terus membaca peraturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu terutama hal-hal yang mengatur tentang tugas dan wewenang pengawas pemilu,” sebutnya.

Jadi seorang pengawas pemilu harus memiliki tingkat literasi yang tinggi, dengan banyak membaca regulasi yang ada untuk mendukung tugas dan kerja pengawasan dilapangan dalam setiap tahapan.

” Tugas utama para pengawas adalah memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan regulasi. Mengingatkan kepada para Pengawas tentag pentingnya memegang prinsip utama seorang pengawas pemilu yakni SIM-P (Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas), karena SIM-P merupakan prinsip yang harus terus  dipegang teguh dalam setiap diri pengawas pemilu,” ungkap Fathur sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pemilu hal yang juga penting untuk dilakukan selain kerja kolektif kolegial adalah kerja kolektif kolosal dengan menjadikan kerja pengawasan sebagai kerja bersama.

” Saya juga mengingatkan bahwa kerja-kerja pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku baik yang diatur oleh Peraturan KPU berkaitan dengan teknis maupun oleh Peraturan Bawaslu berkaitan dengan pengawasan,” pesannya.

Sementara Ketua Bawaslu Kotabaru Rony Syafriiansyah mengatakan, kegiatan Bawaslu ini merupakan kegiatan terakhir di tahun 2023, tapi kembali akan di lanjutkan pada awal tahun 2024, dan kegiatan hari ini mengundang seluruh ketua Panwaslu Kecamatan dan anggota serta Kepala sekretariat dalam rangka penguatan kelembagaan serta SDM karena sudah memasuki tahapan krusial dan kritis yang dihadapi menjelang 67 hari pelaksanaan pemilu 2024.

” Jadi kami perlu sekali mengundang dan menguatkan jajaran adhock kami supaya dalam menghadapi tahapan-tahapan yang sudah akhir ini, karena tinggal 3 tahapan lagi, yaitu tahapan kampanye, minggu tentang dan tahapan pemungutan suara,” ungkapnya.

Kata Rony, selama 11 hari pelaksanaan kampanye untuk pelanggaran belum ada, karena baru ada 13 partai politik dan Caleg yang melaporkan untuk pemberitahuan kampanye, dan untuk pelanggaran belum ada yang di naikan oleh Panwaslu Kecamatan maupun oleh Panwas Desa, dan Bawaslu sendiripun belum menemukan.

” Walaupun ada laporan-laporan yang bersifat kepada Bawaslu secara langsung di sampaikan tetapi setelah dilakukan penelusuran dan pengkajian namun ternyata itu hanya berupa laporan yang belum bisa dikatakan masuk ke pelanggaran karena tidak memenuhi syarat formil dan materil,” jelasnya.

Tambahnya, sejak tanggal 28 November 2023- 20 Januari 2024 merupakan tahapan kampanye pertama yang dibolehkan partai politik beserta Caleg, anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta tim kampanyenya untuk melakukan sosialisasi alat peraga dan bentuk sosialisasi lainnya namun pertemuannya terbatas.

” Dalam kampanye yang dibolehkan para caleg, partai politik hanya boleh membagikan alat peraga atau bahan kampanye yang bersifat pendidikan politik, selain itu tidak boleh dan kegiatannya pun terbatas,” tegas Rony.(HRB)

By; Herpani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *