Secara Nasional Kalsel No 2 Penduduk Termiskin, Bappeda Kalsel Gelar Rakor di Kotabaru

Daerah240 views

KOTABARU,kabarOne.com- Rapat Koordinasi untuk memperkuat Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan di Ballroom Grand Surya Hotel, Kamis (01/02/2024).

Rakor diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan, dihadiri Kabid. PMM Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir P., ST, MA dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.

Dilaksanakannya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Panitia Pelaksana Angga Priyadi, ST, M. Ec., Dev, Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44-6, 25 persen, dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor dua (2) persentase penduduk miskin terendah secara nasional.

Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor dua terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin, tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai.

“Semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran,”ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM mengucapkan selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi se-Kalimantan Selatan yang mengikuti kegiatan ini, dan berharap bagaimana bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD se-Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting, Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru program apa yang di lakukan untuk pengetasan kemiskinan ini yang harus di sepakati bersama karena ini termasuk penilaian secara nasional,”tuturnya.

Dan apa bila Kabupaten Kotabaru tidak mempunyai perencanaan maka kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan.

Selain itu sebut Sekda, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan.

Kegiatan Ini juga diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan.(HRB)

By; Herpani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *