Pakar Hukum Priyagus Widodo SH : Bawaslu dan PPK Kabupaten Wonosobo Yang Terima Suap Harus Diproses Hukum

Hukum154 views

Jakarta Kabarone.com,-Oknum anggota Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Kecamatan (KPU, PPK) Pemilu Tahun 2024, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang diduga menerima suap harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

 

.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan Caleg, yang dilaksanakan tanggal 14 Februari lalu, seharusnya tidak boleh dinodai dengan kecurangan politik uang (money politik). Apalagi yang melakukan para penyelenggara pemilu, itu tidak boleh dibiarkan.

Oleh karena itu, pihak pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yaitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat Kepolisian dan Kejaksaan, harus segera memproses para pelaku kejahatan Pemilu sesuai hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan Pakar Hukum, Priyagus Widodo SH, yang tergabung dalam relawan Aliansi Advokat Indonesia Bersatu (AAIB), untuk pemenangan Pilpres Paslon O2 Pemilu 14/2/2024.

Menyikapi adanya dugaan kecurangan Pemilu yang dilakukan pihak pihak penyelenggara Pemilu, hal itu merupakan kejahatan terstruktur sebab, ada aliran dana yang diberikan oknum Bawaslu kepada sejumlah PPK, PPS untuk mengarahkan suara kepada pasangan Capres tertentu. Sehingga Bawaslu dan instansi penegak hukum yang menangani Pidana Pemilu, diharapkan supaya mengungkap siapa saja pelaku utama atau aktor intelektual pemberian suap yang berjemaah tersebut, ungkap Priyagus Widodo.

Menurut Priyagus Widodo, kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, berprofesi sebagai Advokat berkantor di wilayah Tomang, Jakarta Barat itu menyampaikan, memang secara prosedur hukum dugaan suap terhadap para PPK, PPS Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tersebut telah ditangani Bawaslu dan penegak hukum lainnya.

Sesuai berita berita yang telah terpublikasi, Bawaslu telah menyita uang yang ditengarai merupakan hasil kejahatan saat Pemilu sebesar 252 juta 500 ribu rupiah dari 10 PPK Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Wonosobo.

“Uang ratusan juta tersebut konon katanya berasal dari salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo, yang akan digunakan untuk mengerahkan jumlah suara Pemilu Capres Cawapres tertentu melalui petugas lapangan PPK dan PPS”, ungkap Priyagus, 26/2/2024.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan ketua Bawaslu Wonosobo, Sarwanto Priadhi, sesuai hasil klarifikasi dari anggota PPK Kecamatan di Wonosobo mengaku, menerima sejumlah uang dari oknum anggota KPU Wonosobo, jumlahnya 252.500 juta rupiah.

Sarwanto menyampaikan, sebanyak 15 petugas PPK Kecamatan Wonosobo, sebanyak 10 orang diduga ikut menerima aliran uang mulai dari 3 juta rupiah hingga 37 juta rupiah dari oknum anggota KPU Wonosobo. Dimana sejumlah uang tersebut diterima PPK Kecamatan Kaliwiro sebesar 37,5 juta, PPK Kecamatan Selomerto 21 juta, PPK Kecamatan Garung 30 juta, PPK Kecamatan Wadaslintang 3 juta, PPK Kecamatan Leksono 19,5 juta, PPK Kecamatan Watumalang 33 juta, PPK Kecamatan Kalibawang 16,5 juta, PPK Kecamatan Sapuran 31,5 juta, PPK Kecamatan Sukoharjo 34,5 juta, PPK Kecamatan Kejajar 26 juta.

Sesuai keterangan saksi, bahwa para PPK tersebut diberikan uang oleh oknum anggota KPU, supaya mengarahkan suara mendukung Paslon Capres Cawapres tertentu di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Menyikapi adanya kucuran dana dari pihak tertentu melalui oknum anggota KPU Wonosobo yang dibagi bagikan kepada sejumlah PPK, menurut Priyagus Widodo SH, bahwa perlakuan penyelenggara Pemilu tersebut merupakan perbuatan Pidana Pemilu yang berjamaah. Semua warga negara berkedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak ada yang Abous of pawer. Oleh sebab itu, instansi terkait yang menangani Pidana Pemilu harus mengusut tuntas asal muasal dana ratusan juta tersebut sampai ke anggota KPU.

“Uang tersebut kami duga berasal dari elit politik yang ingin membuat terobosan pemenangan Paslon tertentu. Kegiatan yang seperti itu bertentangan dengan undang Undang Pemilu, tentang politik uang. Ini politik curang terstruktur, usut tuntas sumber uang ratusan juta tersebut dari mana asalnya hingga sampai ke PPK, PPS”, ungkap Priyagus Widodo menegaskan.

Sehubungan dengan hal itu, Teguh Purnomo, selaku kuasa hukum terlapor Riswahyu Raharjo, anggota KPU Wonosobo menyampaikan, pihaknya enggan menyebutkan asal muasal uang yang dibagi bagikan kliennya. “Uang tersebut ada sumbernya bukan uang klien saya”, ucap kuasa hukum sebagaimana dikutip media ini.

Penulis : P.Sianturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *