Ketua PN Jakut Dimohon Supaya Mencabut Sanksi Skorsing Terhadap Mediator Non Hakim JWS

Hukum161 views

Jakarta, Kabarone.com,-Mediator Non Hakim sekaligus Advokat Jhoni Wijaya Sinaga (JWS) meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (KPN Jakut) Hera Kartiningsih SH MH, supaya mencabut sanksi skorsing selama 12 bulan yang diterapkan terhadap dirinya. Artinya JWS salah satu Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak boleh memediasi perkara Perdata selama 12 bulan sejak tanggal 6 Mei 2024.

Menurut JWS, pemberian sanksi terhadap dirinya melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 6 Mei 2024, No.193/KPN.W10-U4/SK/HM/AM 1.1/V/2024 tentang pemberian sanksi terhadap Mediator Non Hakim (MNH) PN Jakarta Utara, tidak sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Hal itu disampaikan, JWS didampingi Kuasa Hukumnya Sudarta Siringo Ringo, Dr Hutasoit, Jericho, Jimmy Hutasoit, kepada Wartawan di Kelapa Gading saat jumpa Pers, 5/6/2024, sebagaimana dikutip Media ini dari hasil rekaman pembicaraan JWS dengan sejumlah Media.

Dalam kesempatan tersebut JWS menyampaikan, sejak adanya isu isu awal Mei, saya sudah tidak datang ke PN Jakarta Utara, kecuali sebagai kuasa hukum perkara selain mediator. Saya sebagai Advokat menyampaikan, terkait berita yang selama ini dicari cari wartawan, ya hari ini membenarkan adanya berita saya dikenakan sanksi skorsing melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (SK KPN) tertanggal 6 Mei 2024, No 193/KPN.W10-U4/SK/HM/AM 1.1/V/2024, tentang pemberian sanksi terhadap Mediator Non Hakim (MNH) PN Jakarta Utara intinya :
Pertama : Memberikan sanksi kepada saya Jhoni W Sinaga berupa skorsing sebagai MNH PN Jakarta Utara.
Kedua : Batas waktu pemberian skorsing selama 12 bulan dari dikeluarkannya SK.
Ketiga : Saya kaget karena baru tahu setelah adanya pemberitaan kawan kawan, saya dituduhkan atau disangkakan atau diduga itu saya tidak pernah tahu adanya ini. Saya menerima tanggal Hari Rabu tanggal 8 Mei, makanya saya mengajukan keberatan dengan pemberitaan media online tersebut, keberatannya kepada yang Mulia Humas PN Jakarta Utara, tentang adanya Pres Release tanpa memberitahukan kepada saya dulu sebagai pihak terkait, ungkapnya.

JWS mengatakan, terkait SK skorsing tersebut pihaknya telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diberikan Undang Undang dan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA), juga ada namanya upaya hukum keberatan Administratif sesuai Pasal 75 ayat 2 UU No.30 tahun 2024, tentang Administrasi, Jo Pasal 77.

Intinya menurut JWS, bilamana adanya keberatan Administratif selama 10 hari kerja apabila tidak diselesaikan oleh badan atau pejabat tersebut maka keberatan Administratif dianggap dikabulkan. Surat diajukan tanggal 15/5/2024, 10 hari kerjanya jatuh di 30 Mei. Saya kembali memasukkan surat lagi yaitu surat permohonan Pencabutan dan Pembatalan SK PN Jakut, tanggal 3/6/2024, berarti pas 12 hari kerja, dimana secara perintah UU di pasal 77 ayat 4 dianggap dikabulkan asas fiktif positif.

Makanya saya meminta ke yang mulia untuk mencabut atau membatalkan SK skorsing tersebut dengan alasan sebagai berikut,
Pertama : Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) 108 2016, dalam pasal 11 ayat 2 maupun pasal 13, tidak ada diatur tentang sanksi skorsing. Tapi yang ada adalah teguran lisan 2 x dan tertulis 2 x, terakhir pencoretan dari daftar nama mediator seluruh Indonesia terintegrasi di Pengadilan seluruh Indonesia.

Alasan Kedua : Kita mengenal tentang UU bendera, bahasa,serta lambang negara kebangsaan, dimana setiap dokumen resmi negara sesuai pasal 27 UU No.24 tahun 2009, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia, skorsing itu bahasa asing artinya pemberhentian sementara. Karena dokumen resmi negara dalam UU negara, kita itu tidak boleh saya ada chat-an juga dengan Agus Syofian. Saya tidak pernah diberikan undangan klarifikasi dan tidak pernah menandatangani berita acara klarifikasi yang terjadi tanggal 24 April, hanya klarifikasi pemberitaan media online, itu pun saya tidak tandatangan undangan hanya lisan tidak ada tertulis. Sementara saat itu saya dalam keadaan tidak sehat, pada hal di persidangan maupun pemeriksaan di Kepolisian ditanya apakah anda sehat ? Apabila sakit maka tidak bisa dilanjutkan, ujarnya.

Lebih lanjut JWS mengatakan, pada saat pemeriksaan klarifikasi media online saya menyampaikan tidak dalam keadaan sehat karena sakit terpaan badai itu isu isu dari yang beredar. “Saya membantah memonopoli perkara, karena ada penunjukan dari para pihak yang berperkara sesuai dalam pasal 13 ayat 1. Dalam PERMA No.1 tahun 2016, adalah kesempatan para pihak yang menunjuk Mediator Non Hakim memang benar ada kesepakatan MNH pada rapat bahwa kesepakatan sesuai abjad”, ucapnya.

Sebelumnya Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Maryono SH MH, tanggal 4 Juni 2024, kepada sejumlah Media menyampaikan,

Bahwa Surat Keputusan (SK) Mediator Non Hakim yang diterbitkan Ketua Pengadilan, SK sebelumnya telah dicabut dan telah di perbaharui kembali dengan SK yang baru. Karena para Mediator Non Hakim masih dibutuhkan untuk memediasi perkara para pihak yang berperkara, sehingga Ketua PN Jakarta Utara Hera Kartiningsih SH MH, menerbitkan kembali SK penyempurnaan bagi para Mediator.

SK yang lama dicabut dan diterbitkan lagi SK yang baru. Jadi dalam SK yang baru sekarang Mediator Non Hakim dan ada Mediator Hakim dalam satu SK untuk memediasi suatu perkara Perkara. Sekarang setiap para pihak yang berperkara bebas menunjuk untuk melakukan Mediasi, apakah menunjuk Hakim Mediator atau menunjuk Mediator Non Hakim. Pada intinya SK yang diterbitkan kepada Mediator demikian teknisnya.

Tentang pencabutan SK yang lama terhadap para MNH dan penerbitan SK baru dan telah diberlakukan sejak SK diterbitkan. Menjawab pertanyaan sejumlah wartawan, Apakah setelah pencabutan SK dan penerbitan SK yang baru tersebut sanksi skorsing terhadap oknum Mediator Non Hakim masih berlaku ?. Humas mengatakan, “sanksi SK skorsing tetap berlaku sampai masa yang ditentukan selama SK tersebut belum dicabut”, ungkap Maryono menjelaskan. Humas menambahkan, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan selalu berbenah untuk memperbaiki hal hal yang dianggap negatif, ungkap Humas.

Sementara terkait jumpa Pers atas permohonan pencabutan atau pembatalan SK skorsing yang dimohonkan Mediator Non Hakim Jhoni Wijaya Sinaga, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Humas PN Jakarta Utara, Maryono SH MH, tidak berkomentar, “Saya tidak komentar” ujarnya, 5/6/2024.

Penulis : P.Sianturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *