Lamongan,Kabar One.com-Selama kurun sepekan setelah Demo Rawa masyarakat yang tergabung dalam Forum komunikasi Peduli Rawa Se Lamongan ( FKPRSL)mengharap aksi Nyata dari Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya air Provinsi Jatim seakan cuma memberikan janji palsu semata.
Pertambakan Liar yang notabene ilegal di kawasan Rawa Sekaran yang dinilai tidak kunjung menemukan titik terang.padahal para petani dan penguna HIPPA sangat menantikan kerja nyata para pemangku kebijakan.selama 30 tahun realisasi pembongkaran hanya hisapan jempol belaka.
Hal Tersebut di ungkapkan oleh Ketua umum Non Government organization jaring pelaksana antisipasi keamanan ( NGO JALAK) Amin Santoso kepada awak media Selasa,(27/0802024) mengatakan,” Kami menunggu kepastian dari niat baik dari Dinas SDA Provinsi Jatim.pasca Demo seolah di hadapan para pendemo perwakilan Dinas SDA seakan mengobral janji.
Pihak Dinas SDA menjanjikan alat berat pada saat sidak di Pintu air Keting.dan akan segera memasang Banner di 6 titik di Rawa Sekaran.janji tinggal janji sampai kapan mereka pendemo selalu menjadi korban penguasa.di perlukan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait anggaran pembongkaran serta revitalisasi.mustahil lahan Sekitar ratusan hektar bisa di atasi dengan anggaran provinsi.
” Bila selama satu bulan ini tidak segera di realisasikan pembongkaran tambak liar di Rawa Sekaran,maka kami akan mengadu ke Presiden dan Kementerian PUPR agar mereka mengetahui semua kebobrokan kinerja anak buahnya.dengan luas lahan Rawa Sekaran sekitar 565 hektar dan 80 persen sudah di jadikan tambak liar,maka punya anggaran berapa Dinas SDA provinsi Jatim untuk bisa membongkar tambak liar .kami faham belum terlaksana pemasangan banner dan tidak jadi mendatangkan alat berat di pintu air Keting adalah bagian dari proses pencairan dana untuk kegiatan walaupun anggaran dana banjir masih ada.kami belajar introspeksi diri terkait perjuangan rekan rekan sudah seakan berhasil padahal belum pernah mengadu ke pemerintah pusat .itu yang menjadikan usah perjuangan selama ini kegagalan terus berlanjut.
Masih menurut Amin Santoso, Dinas SDA jangan Jumawa dan obral janji.seluruh kebijakan yang menyangkut rakyat bermuara pada pemerintah pusat.terkait anggaran pembangunan terbesar di kementerian PUPR.jangan merasa seolah menjadi Raja kecil di provinsi Jatim,” ujarnya ( Anjani).
