Kajian Koalisi Kawal Pilkada Tentang Calon Tunggal Pilkada Mendapat Respon MK

Kabarone.com, Jakarta – Berdasarkan beberapa analisa dan kajian dari kelompok masyarakat sipil kawal pilkada yang menyebut dirinya Koalisi Kawal Pilkada, terhadap siapa pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ke MK sebagai representasi dari pihak yang setuju dalam pilkada di daerah dengan calon tunggal, memunculkan beberapa pilihan. Seperti diungkapkan Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil.

Melalui keterangan tertulisnya Fadli memaparkan bahwa, beberapa pilihan itu diantaranya, Pertama memberikan hak gugat terhadap warga negara (citizen lawsuit) untuk menjadi pemohon dalam sengketa pilkada di daerah dengan calon tunggal. Hal ini menurutnya didasarkan kepada bahwa setiap pemilih mempunyai hak untuk menggugat penetapan sengketa hasil pilkada yang dilakukan oleh KPU, yang memenangkan pilihan setuju.

“Kemudian yang kedua, memberikan ruang kepada sekelompok orang untuk mendaftarkan diri ke KPU, sebagai pihak yang mengkampanyekan pilihan tidak setuju dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Dengan pendekatan tersebut, bahwa adanya sekelompok urang yang menyatakan sikap dari awal, maka mereka bisa memliki legal standing dalam permohonan sengketa pilkada di MK, khusus untuk daerah dengan calon tunggal,” paparnya.

Dan yang Ketiga yakni memberikan ruang kepada pemantau pemilu yang terdaftar dan terakreditasi oleh KPU, untuk dapat menjadi pemohon dalam proses sengketa hasil pilkada di MK, khusus untuk daerah yang bercalon tunggal.

Fadli pun menegaskan bahwa beberapa alternatif tersebut telah disampaikan oleh koalisi kepada MK yang diterima langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat dan telah mendapatkan respon dari Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa alternatif tersebut telah kami sampaikan kepada MK pada hari ini Kamis, 15 Oktober 2015, pukul 15.00 Wib. Koalisi diterima langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat. Mendengar penyampaian koalisi tersebut MK memberikan respon,” jelasnya.

Beberapa respon MK tersebut diantaranya yakni MK menjamin proses judicial election untuk daerah yang pilkada dengan calon tunggal. Artinya, dipastikan akan ada pemohon yang mewakili kepentingan pilihan tidak setuju bagi daerah yang pilkada dengan calon tunggal.

“Dari proses pembahasan di internal MK yang masih berjalan, secara keseluruhan hampir sama dengan beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Koalisi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Fadli mengatakan bahwa, MK menargetkan dalam minggu ini akan menyelesaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) khusus untuk daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Sehingga, dalam minggu depan, PMK tersebut sudah dapat disosialisasikan kepada peserta pilkada, parpol, dan penyelenggara pemilihan. (As/Dn)