Inilah Alasan DPRD Ajukan Ranperda Sarang Burung Walet

Kabarone.com, Bulungan – Upaya mengendalikan bisnis sarang burung walet, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Izin Usaha Sarang Burung Walet.

Kegiatan tersebut terselenggara dalam sidang Paripurna ke-15, persidangan III tahun 2015 DPRD Kabupaten Bulungan yang dilakukan di ruang rapat Datu Adil, pada Selasa (15/12/2015).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bulungan Syarwani yang juga dihadiri Penjabat Bupati Bulungan, Syaiful Herman. Usai rapat, Syarwani menuturkan, belakangan di Tanjung Selor muncul banyak usaha-usaha sarang burung walet.

“Kalau kita biarkan tanpa aturan yang legal, bisa saja nanti tidak akan terkendali. Akan muncul banyak persoalan-persoalan baru,” ujarnya kepada KABAR ONE.

Dia mengamati, ada beberapa usaha sarang burung walet yang dibuat dengan sengaja di beberapa rumah atau gedung ruko. Sarang buatan manusia ini kadang sudah mulai muncul ke tengah pemukiman warga.

“Nanti di Perda ini kita akan atur lagi tempat yang benar dimana. Kita akan buat izin. Jika ada yang melanggar kita bisa berikan sanksi,” tutur Syarwani.

Politisi Golkar ini menganggap, sarang burung walet bisa menambah pendapatan asli daerah. Namun keberadaannya mesti ditata dan terencana agar tidak menimbulkan limbah bunyi dan merebak wabah dari kotoroan burung walet.

“Mungkin tahun 2016 Perda sudah bisa kita sahkan. Semoga bisa menjadi langkah yang baik buat daerah kita,” tegas Syarwani.

Berdasarkan catatan Tribun, pengajuan usulan Perda tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet sudah dilakukan pada tahun 2012 lalu. Berkembang masuk ke tahun 2013, mendapat tanggapan dan koreksi dari akademisi Universitas Mulawarman dan juga telah dilakukan sinkronisasi ke Kementerian Hukum dan HAM supaya saat Perda diterbitkan tidak bertabrakan dengan Undang-undang yang memayunginya. (*)