CV Angkasa Prima Bangka Diduga Tampung Kayu Tidak Jelas

Kabarone.com, Babel –  Ribuan kubik kayu kertas dari jenis akasia yang menumpuk didermaga milik PT Istana Kawi Kencana (IKK) di Dusun Tirus, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka belitung (Babel) diduga kuat menyalahi perijinan.

Berdasarkan temuan dan keterangan sejumlah narasumber, kayu-kayu itu diambil kebanyakan dari kawasan yang masuk Hutan Produksi (HP) terutama dari sekitaran Desa Cit, Bedukang, Pejam, dan Bintet yang merupakan bekas areal konsesi PT Inhutani. Bahkan beberapa penebangan ada ditemukan di Kota Pangkalpinang. Dan diduga kayu kayu tersebutlah yang dibeli dan ditampung oleh CV Angkasa Prima di dermaga Tirus tersebut.

Kesan yang didapat dari fakta itu adalah lemahnya pengawasan, instansi terkait tampak melegalkan asal usul kayu tersebut. Mereka sebenarnya tahu asal sumber kayu, namun diduga kekuatan uang perusahaan telah melemahkan sejumlah oknum pejabat dan aparat setempat agar tutup mata, dan memang ada orang dari perusahaan yang khusus mengatur untuk hal itu dengan inisial “F”.

Menurut info yang berhasil dikumpulkan, telah 2 kali sejak bulan Maret hingga Bulan April 2016, tongkang yang sandar didermaga Tirus keluar menuju pabrik bubur kertas PT TEL di Sumatera Selatan dengan muatan masing-masing sekitar 6000 kubik, dan semua lancar bahkan diduga ada pengawalan dari aparat keamanan setempat.

Saat ini sedang marak pengumpulan untuk pengiriman selanjutnya, dijalan raya antara Sungailiat-Belinyu truk pengangkut kayu-kayu tersebut berlalu lalang menuju dermaga Dusun Tirus.

Ditemui beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Distanhut) Propinsi Babel, Nazalius mengatakan yang mengeluarkan surat Ijin Pemanfaatan Kayu Tanaman Milik Masyarakat (IPKTM) adalah Pemerintah Kabupaten Bangka, karena saat ini masih masa transisi. Sementara kewenangan penuh Propinsi baru berlaku pada 2 Oktober 2016.

Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Babel hanya merekap laporan yang diterima dari kabupaten terkait volume kubik kayu yang telah diambil, sementara pungutan yang menerima Pemerintah Pusat. Propinsi hanya melaporkan volume kayu yang telah diambil, jika sesuai Pemerintah Propinsi Babel kelak mendapat dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat.

“Saat ini masih masa transisi, kewenangan masih di kabupaten, sementara kami hanya merekap laporan dari kabupaten untuk dilaporkan ke Pusat, nanti jika ada dana bagi hasil terkait hal itu Pemerintah Pusat yang mengatur,” jelas Nazalius, (3/5).

Dilain tempat, Kepala Bidang Kehutanan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, Hendar Sudrajat saat ditemui dikantornya belum lama ini mengatakan, ada dikeluarkan Surat Keterangan pengambilan kayu akasia untuk CV Angkasa Prima diluar kawasan dengan memanfaatkan kayu akasia tanaman kebun masyarakat.

CV Angkasa Prima hanya boleh menerima kayu akasia dengan asal usul kayu sesuai Surat Keterangan tersebut pada lokasi tertentu saja dari tempat tempat yang telah disurvei oleh dinas Kehutanan Kabupaten Bangka.

“Kami keluarkan Surat Keterangan untuk pengambilan khusus di Kabupaten Bangka, sebelumnya telah kami survei tempat-tempat yang ada tanaman kayu akasia milik masyarakat, sesuai dengan itu perusahan dapat membeli kayu akasia dari tempat yang telah disurvei tersebut”, ujar Hendar, (9/5).

Sementara, lanjutnya, untuk keterangan surat asal kayu pihak Kades ditempat pengambilan kayu yang harus mengeluarkan, dengan catatan diluar kawasan.

“Untuk pengawasan, ada petugas yang ditempatkan dilokasi penumpukan, dan kayu kayu tersebut belum ditemukan bermasalah,” kilah Hendar. (Suhardi)