Target Pemprov Kaltara 2019, Jalur Darat Wilayah Perbatasan Terkoneksi

Kabarone.com, Tanjung Selor – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, pemerintah provinsi menargetkan pada 2019 jalur darat wilayah perbatasan sudah terkoneksi seluruhnya. Tahun ini, kembali dana miliaran rupiah dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.

Disebutkan Irianto, pembiayaan tersebut diserap dari APBD Kaltara plus Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa di antaranya adalah rehab jalan Sungai Barang-Long Apung-Sungai Boh, Kabupaten Malinau dengan pembiayaan Rp 1 miliar. Selain itu, juga dikucurkan Rp 10 miliar untuk pembangunan ruas jalan di wilayah tersebut. Pemprov juga menganggarkan pembangunan ruas jalan di Long Nawang-Tapak Mega sebesar Rp 3 miliar. Juga rehab jalan Long Nawang-Long Apung sebesar Rp 1 miliar.

Selain Malinau, Nunukan pun mendapatkan kucuran pembangunan infrastruktur dari Pemprov Kaltara. Di antaranya, rehab jalan Long Bawan-Long Layu sebesar Rp 900 juta. Lalu pembangunan jalan Long Rungan-Long Padi-Binuang (Rp 12,4 miliar), Long Layu-Pau’pan-Long Rungan (Rp 11,4 miliar) dan Long Midang-Long Bawan-Long Pasia (Rp 12,4 miliar).

“Pembangunan itu bersumber dari DAK ditambah APBD Kaltara sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan pembangunan jalan Long Unung-Pa’Raye, menggunakan APBD murni sebesar Rp 2 miliar,” sebut Irianto.

Dijelaskan Irianto, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di perbatasan menjadi salah satu program prioritas yang harus diwujudkan. Karena dengan terbukanya akses darat, akan ikut meningkatkan daya saing dan berkompetisi yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain kemudahan.

“Mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan hasilnya sudah terlihat,” ujar Gubernur.

Tak hanya melalui alokasi APBN, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dialokasikan melalui APBD provinsi pun diharapkan segera terwujud.

“Pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) itu sudah jadi komitmen,” jelasnya.

Selain itu, membuka akses perbatasan akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk negeri tetangga. Selain itu, memudahkan masyarakat perbatasan memasarkan hasil pertanian atau perkebunannya di dalam negeri. (hms)