Kaltara Targetkan Nilai Investasi 2017 Sebesar Rp 3,4 triliun

Kabarone.com, Kaltara – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Ir H Irianto Lambrie menginginkan, investor yang akan menanamkan modalnya di Kaltara, adalah investor yang benar-benar serius. Bukan investor yang hanya berminat, namun tidak merealisasikan keinginannya berinvestasi. Hal ini karena untuk mendapatkan investasi Kaltara. Di mana pada 2017 ini, nilai investasi Kaltara ditarget sebesar Rp 3,4 triliun.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kini tengah berupaya memenuhi apa yang diinginkan, agar mau menanamkan modalnya di sini. Salah satunya, dengan memperbaiki pelayanan perizinan, serta melakukan percepatan dalam urusan birokrasi. Begitu juga soal keamanan dan kejelasan potensi investasi,” kata Irianto.

Terkait dengan hal itu, Irianto mengaku, bahwa pengendalian penanaman modal patut mendapat perhatian dari sejumlah pihak terkait. Utamanya, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Seperti sebelumnya, peluang investasi di Kaltara itu, di antaranya bidang energi, industri, perikanan dan lainnya,” urai Irianto.

Berdasarkan informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), target realisasi investasi nasional sebesar Rp 678,8 triliun. Sebagai provinsi baru, Kaltara hanya ditarget Rp 3,4 triliun atau 0,5 persen dari target nasional. Jauh di bawah provinsi induknya Kaltim yang ditarget 5,1 persen atau Rp 34,6 triliun.

Irianto mengungkapkan, berdasarkan informasi BKPM juga, melalui Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015, tentang Pedoman dan tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. “Pengendalian disini, berarti kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Irianto.

Kewenangan pengendalian itu, dilaksanakan oleh BKPM yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPMPTSP provinsi dengan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal pemerintah provinsi dan BPMPTSP kabupaten/kota di tingkat pemerintah kabupaten/kota. “Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan atas Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha,” urainya.

Sementara pembinaan, berupa bimbingan kepada penanaman modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal. “Pengawasan dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap penyimpangan atas ketentuan peraturan perundangan,” papar Irianto.

Adapun sanksi yang bisa dikenakan, yakni peringatan tertulis I hingga III, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal dan pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Pentingnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal, diselaraskan dengan target realisasi investasi di Indonesia. (hms)