Disidak DPRD Prop. Jatim, PT. Prakitri Hasta Dharma Dihentikan Aktivitasnya

Kabarone.com, Lamongan – Pelaksanaan Pembangunan pabrik galangan kapal PT. Prakitri Hasta Darma (PT. PHD) yang menggunakan cara reklamasi pantai dengan memakan lahan negara seluas 8,20 hektar, yang digunakan sebagai hutan mangrove di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur mendapatkan protes keras oleh ratusan warga yang sebagian besar nelayan Pantura beberapa waktu lalu, kamis (12/2) karena belum dilengkapinya izin pendirian industri tersebut.

Hal ini selanjutnya juga menjadikan perhatian khusus oleh Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur, untuk melakukan sidak ke lokasi reklamasi yang merusak hutan mangrove yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan industri kapal PT. Prakitri Hasta Dharma (PHD).
hari ini, Selasa (13/03/2018).

Dalam kegiatan sidak ini, di ikuti juga oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkingan Pantura (Ampera), Forum Nelayan Masyarakat Paciran, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Paciran, LSM beserta masyarakat nelayan Paciran yang kena dampak.

Dalam hal ini Achmad Firdaus selaku Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jatim menindaklanjuti atas keluhan masyarakat, dia mengungkapkan, “setelah kami tinjau langsung ke lokasi ternyata memang betul terlihat adanya pelanggaran dan ini perlu diperhatikan bahwa PT. PHD harus menghentikan segala aktivitasnya. Soal lahan mangrove yang sudah terlanjur di urug pihak PT. PHD harus menggantinya dengan cara bagaimana tergantung kesepakatannya dengan masyarakat nelayan,” ungkap Firdaus.

Lebih lanjut, soal perijinan, apa yang sudah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), “pembangunan industri harus memperhatikan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, apalagi hingga merusak ekosistem dan merugikan nelayan. Maka hal ini akan menjadi pertimbangan untuk tidak menerbitkan perijinan amdalnya.

Setelah kejadian ini saya berharap kepada dinas propinsi seperti, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan juga dengan Komisi B, agar segera melakukan koordinasi dengan Pemkab. Lamongan,” harapan Firdaus beserta rombongan Komisi B dan juga meninjau lahan yang ada di dalam PT. Lintec.

Sebagai penanggung jawab pemerintah desa yang konon sebagai pelaksana pengurugkan Pembangunan pabrik galangan kapal PT. Prakitri Hasta Darma (PT. PHD) dalam reklamasi tersebut, Kepala Desa Paciran Khusnul Khuluq tidak terlihat sama sekali selama dilakukan forum bersama nelayan di kantor UPT. Perikanan TPI Kranji hingga meninjau lokasi di PT. PHD,” pungkasnya(pull/pur/tian).