Kapolda DIY: Perlunya Mengingat Kembali Sejarah Polri

YOGYAKARTA, kabarOne.com – Hari Bhayangkara adalah hari bersejarah. Dan pada 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari lahir Polri karena pada hari tersebut terbit Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/SD. Djawatan Kepolisian Negara.

Hal tersebut disampaikan Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH, pada apel pagi personel gabungan Polda DIY, Rabu (5/7/2023).

Pada kesempatan itu, Kapolda DIY juga mengajak seluruh personel untuk mengingat kembali sejarah Polri. “Jika ditarik ke belakang, Kepolisian yang ada di Indonesia ini sudah ada sejak zaman Belanda, kemudian dilanjutkan di zaman Jepang,” tutur Kapolda DIY.

Pada masa kolonial Belanda, kata Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH, polisi hadir untuk mengamakan kepentingan kolonial. “Personelnya banyak berasal dari kalangan pribumi, namun tetap dipimpin orang Belanda,” terang Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH.

Sehingga, kepentingan Belanda menjadi hal utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. “Hal ini berlanjut di masa pendudukan Jepang, tetapi sudah dikomandani warga pribumi, namun tetap di bawah pengawasan dari pihak Jepang yang memiliki kewenangan lebih tinggi,” lanjut Kapolda DIY.

Menurutnya, keberadaan polisi bentukan Jepang ini kemudian menjadi Polisi Istimewa, yang pada saat peralihan kekuasaan menjadi bagian yang melucuti persenjataan tentara Jepang.

Terbentuknya kepolisian ini sudah dimulai pada 21 Agustus 1945 oleh Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin di Surabaya, Jawa Timur.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh PPKI, yang kemudian pada 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara.

Namun, semangat Kepolisian Indonesia ini tidak lepas dari pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada, pada era Majapahit. “Di mana Satya Haprabu menjadi bagian dari Tribrata,” terang Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH.

Setia kepada negara dan pimpinannya, demikian semangat Satya Haprabu yang dijadikan dasar oleh Patih Gajah Mada kepada Pasukan Bhayangkara.

Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH, juga menjelaskan tentang penyatuan kepolisian ini perlu dilakukan negara untuk menyatukan semua kepolisian yang ada di Indonesia.

“Karena, polisi bentukan Belanda ini tersebar di banyak tempat dan berdiri secara mandiri di masing-masing daerah,” ungkap Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH.

Selain itu, kepolisian saat itu juga terpecah dalam beberapa fungsi, seperti Polisi Kota yang terdiri dari fungsi Polisi Lalu Lintas dan Pengungkapan Kejahatan atau Reserse dan Polisi Lapangan yang kemudian fungsi ini diemban oleh Sabhara dan Brimob. Selain itu juga ada Polisi Pertanian dan Polisi Pamong Praja.

Dari kondisi yang tersebut kemudian disatukan dalam satu wadah, yaitu Djawatan Kepolisian Negara yang kemudian menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Kapolda DIY, sejarah Polri ini adalah hal penting bagi keluarga besar Polri. “Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, maka sesuai pesan Presiden saat upacara Hari Bhayangkara di Jakarta lalu, maka polisi saat ini harus menjadi bagian yang meletakkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai semangat dalam bertugas,” terang Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH. (Fan)