Terkait Dugaan Korupsi di Lapas Kelas II B Lamongan Mendapatkan Bantahan Dari Pihak Humas

LAMONGAN ,Kabar One.com- terkait kabar Laporan dugaan korupsi anggaran konsumsi makan mendapatkan bantahan dari pihak Humas, terkait layanan kesehatan tak SOP serta dugaan pungli jual beli kamar tahanan bagi para narapidana (Napi). Nanti kalau unsur – unsurnya terpenuhi tidak menutup kemungkinan pihak jajaran Lapas Kelas II B akan melaporkan balik.

Hal ini disampikan oleh Achmad Agus Amin Koordinator tim humas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB di jalan Sumargo nomor 19 Lamongan, Jawa Timur. Jum’at (29/12/2023).

Secara tegas kepada awak media menyampaikan hak jawab, karena berpotensi terhadap pencemaran nama baik institusi. Nanti kalau unsur – unsurnya terpenuhi tidak menutup kemungkinan kita juga akan melaporkan balik.

Agus menyebutkan, bahwa tidak benar, jika telah terjadi praktik dugaan korupsi anggaran konsumsi makanan bagi Narapidana.

Faktanya, terkait kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada Warga Binaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017.

Baik secara kualitas maupun kuantitas yang sudah di lelangkan dengan pihak ketiga,” terang Agus.

Tidak benar, jika layanan fasilitas kesehatan untuk Warga Binaan kurang/tidak maksimal. Faktanya, layanan medis di Poliklinik Lapas Kelas IIB Lamongan dilaksanakan secara maksimal.

Dengan tiga tahap, pertama, tahap preventif dalam bantuk penyuluhan kesehatan ke masing-masing blok secara rutin tiga kali dalam seminggu.

Kedua, layanan kesehetan warga binaan di Poliklinik setiap hari saat jam kerja operasional kantor oleh Dokter dan Perawat serta Ketiga, layanan kesehatan medis diluar jam operasional kantor tetap standby (on call 24 jam) dengan sistem piket.

Agus kembali menyatakan, bahwa tidak benar, jika di Lapas Kelas IIB Lamongan terjadi praktik dugaan pungli dan jual beli kamar tahanan.

Faktanya, semua Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Lamongan baik Narapidana maupun Tahanan mendapat perlakuan yang sama sesuai SOP yang berlaku. Mulai dari masa pengenalan lingkungan hingga penempatan dan perpindahan di kamar blok masing-masing.

Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Tahanan dan Narapidana bahwa setiap penempatan dan perpindahan kamar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta GRATIS tanpa adanya biaya,” beber Agus.

Ditambahkan oleh Agus, segala bentuk layanan di Lapas, baik layanan kepada Masyarakat mapun Warga Binaan sudah terukur melalui survei yang dilakukan setiap bulan oleh Balitbang Hukum dan HAM.

Dengan nilai terkahir di bulan November 2023 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 3.83% skala 4 predikat Sangat Baik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3,81% skala 4 predikat Sangat Baik.

Itu artinya, semua pengguna layanan yang ada di Lapas Kelas Lamongan memang sepakat mennyatakan bahwa Pelayanan di Lapas Kelas IIB Lamongan sudah memenuhi standart indeks yang ada,” tambah dia.

Oleh Agus, dikonfirmasi ke bagian pelaporan Kejaksaan, bahwa tidak ada laporan/ aduan sebagaimana dugaan yang dimaksud,” kata Agus sapaannya kepada Memorandum di ruang layanan konsultasi Lapas Kelas IIB Lamongan.

Terpisah, Kejaksaan Negeri Lamongan melalui Kasi Intelijen MHD Fadly Arby saat dikonfirmasi terkait pelaporan dugaan korupsi makanan, layanan kesehatan tak SOP serta dugaan pungli jual beli kamar di Lapas Kelas IIB Lamongan ke PTSP Kejari Lamongan.

Disampaikan, Kasi Intelijen MHD Fadly Arby, “Setelah saya cek, memang benar ada laporan pengaduan yang masuk,” ujar Fadly.(red***).