Proyek Penyediaan Papan Aset Milik Pemda JakTim Tetancam Dilaporkan Ke APH

Jakarta, kabarone.com
Penyediaan papan nama aset milik pemda, di Suku Badan (Suban) Pengelola Aset, Kota Administrasi Jakarta Timur, diduga sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).Kuat dugaan proyek tersebut dikerjakan rekanan binaan oknum pejabat terkait setiap tahunnya.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber rekanan binaan tersebut, berinisial JM, dan sudah lama jadi rekanan binaan di Suku Badan (Suban) Jakarta Timur.

Indikasi dugaan proyek penyediaan papan aset milik daerah tahun anggaran 2023 dan 2024 juga dikerjakan rekanan binaan,JM.
Selain itu, ada indikasi dugaan Mark-Up dalam pengadaan papan nama aset milik daerah tersebut.
Anggaran penyediaan papan nama aset milik pemda DKI diduga di marck-up mulai dari perencanaan hingga penetapan HPS mengingat Harga yang ditentukan Lebih tinggi dari pasar Harga encer tertinggi (HET).

Untuk TA.2024 menelan Rp. 490.000.000 dikerjakan orang yang sama, yang diduga rekan binaan pejabat tertentu di Suban pengelola aset daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Ada empat proyek yang diduga dikerjakan oleh rekana binan tersebut melalui bendera PT. Tiga Putra Marsada, dan CV. Marudut Jaya.
Proyek yang telah selesai dikerjakan, oleh satu rekana tersebut menuai sorotan publik.
Ke empat proyek tersebut yakni proyek pemagaran Tanah Aset Milik Pemerintah DKI,Sudin KPKP, pemagaran Kantor Lurah Malaka, pemagaran Kantor Lurah Cawang menjadi sorotan.

Diduga kuat, ada penggelembungan anggaran yang telah direncanakan oknum pejabat instansi terkait. Pada pengadaan papan nama aset yang menelan anggran Rp. 490.000.000.
Proyek dikerjakan, oleh satu rekana tersebut dengan nilai anggaran hampir empat miliar rupiah, namun pelaksanaan diduga dikerjakan asal jadi, tidak sesuai spesifikasi.

Pekerjaan yang menjadi sorotan karena diduga asal jadi, diantaranya menggunakan adukan semen manual, tidak memakai ready mix. Mutu adukan semen dan tanah diperkirakan sangat rendah, dengan 1 berbanding 8-10.
Kemudian, galian pondasi yang sangat dangkal, hanya berkisar 20-50 cm. Spek tertera 80 cm agar pagar tidak gampang roboh. Pembesian tidak semua menggunakan ulir13 mm.
Sementara penanggung jawab proyek dan konsultan pengawas juga jarang berada di lokasi saat wartawan memantau pengerjaan.
Pegiat anti korupsi dari NGO Jaring Pelaksana Anti Korupsi (Jalak), Kampanye Sitanggang, menyebut ada dugaan Korupsi/(KKN) dan penggelumbangan anggaran pada ke-empat proyek.

Kampanye mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat laporan/klarifikasi ke Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Timur. Namun, jawabannya tidak sesui fakta lapangan.
“Dalam waktu dekat, akan kami laporkan ke Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH), tegas Kampanye kepada wartawan di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, beberap waktu lalu.

Ketika dicoba ditemui ke kantornya, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur, Bambang Tristianto selalu diluar kantor, Bapak sedang tugas luar ujar salah satu staf nya tidak berkenaan. (Red)