Ketua APTI, Sukadi : Segera Hentikan Peredaran LKS

Kabarone.com, Cirebon – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Pemantau Tranfarasi Indonesia (APTI) Cirebon, Sukadi meminta kepada Drs.H.Asdullah SA, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon jangan omdo terkait peredaran buku LKS yang marak di Cirebon.

“Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, jangan omdo (omong doang) tapi harus dengan tindakan nyata dan kongkrit agar segera menghentikan peredaran LKS di sekolah, karena tidak mencerdaskan anak bangsa dan bertentang dengan aturan,” ungkapnya.

Karena menurutnya, pernyataan pimpinan akan menjadi panutan dan apalagi berada dilingkungan pendidikan. “Maka semua “geraknya” akan diikuti para bawahannya termasuk peserta didik akan mengikuti perintah gurunya,” ungkap Ketua DPD APTI Cirebon, Sukadi kepada media ini kemarin melalui sambungan seluler.

Untuk itu, lanjutnya, pernyataan Kadisdik yang mengatakan semua kepala sekolah di Kabupaten Cirebon dimohon untuk tidak memaksakan buku LKS masuk sekolah tersebut harus diwujudkan dengan tindakan nyata dan kongkrit bukan hanya omdo (Omong doang -red).

Karena faktanya setiap tahun ajaran baru LKS dapat dipastikan masuk sekolah dengan menggunakan dana BOS. Padahal adanya LKS hanya membebani dana BOS juga dapat melumpuhkan kreatifitas para pendidik sehingga pada gilirannya tidak dapat mencerdaskan anak bangsa, tuturnya.

“Selain itu terbitnya Permendikbud No 161 Tahun 14 tentang tata pengelolaan dana BOS itu sangat jelas, namun faktanya tetap dalam pelaksanaannya dinyakini tidak sesuai Juklak / Juknis,” tuturnya.

Diduga para sekolah hanya dijadikan “sapi perahan” dan dana BOS yang diterimanya cuma parkir sebentar di rekening sekolah. “Kemudian dana BOS dikeluarkan lagi dengan teknis sedemikian rupa dan seolah-olah pengunaannya secara administrasi benar,” tandasnya.

Lebih lanjut Ia menegaskan, apabila penggunaan dana BOS sudah sesuai Juklak / Juknis Permendikbud No 161 Tahun 14 tentang tata pengelolaan dana BOS, maka pihak sekolah “wajib” menyampaikan secara tertulis penggunaan dana BOS, kepada publik dengan ditempel di papan informasi sekolah dan diberikan peserta didik pada saat bagi rapot.

“Juga sekolah sebagai lembagai lembaga publik pemerintah wajib melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya progres kegiatan sekolah harus benar-benar tranparansi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa meski Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan surat larangan beredarnya buku LKS tetapi para penerbit tidak kekurangan akal memasukan ke sekolah-sekolah.

“Para kepala SD.SMP. SMA & SMK dimohon untuk tidak memaksakan  / tidak menjual / memperdagangkan buku LKS dan sejenisnya kepada para siswa, ” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs.H.Asdullah SA, MM.  (Mulbae)