Oknum PNS PK Kecamatan Sawah Besar Terancam Penjara

Kabarone.com, Jakarta – Maraknya bangunan bermasalah di Wilayah Dinas Penataan Kota Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat tak lepasdari lemahnya pengawasan dari pejabat dinas terkait yang diberi wewenang Pemda DKI. Sehingga berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat khususnya warga DKI Jakarta.

Tata ruang amburadul sehingga berkontribusi ciptakan banjir di Jakarta pada musim penghujan. Selain berdampak kepada penataan ruang DKI, juga berdampak pada kerugian negara dalam sektor penghasilan asli daerah (PAD) yang semestinya retribusi IMB dan denda pelanggaranya masuk ke kas daerah, namun diduga malah masuk ke kocek oknum PNS PK Kecamatan Sawah Besar yang bermolar korup.

Demikian ditegaskan Kampanye Sitanggang, Ketua LSM Gerakan Anti korupsi kepada wartawan saat ditemui dibilangan kantor Walikota Jakarta Pusat baru-baru ini. Penelusuran dilapangan beredar Informasi yang mengarah kepada ketelibatan para oknum PNS PK. Kuat dugaan kerlibatan dari Oknum PNS Bernama Baskoro.

Fakta dilapangan segala Permasalahan bangunan yang melanggar IMB, oknum tersebut diduga sering kongkalikong alias bersekongkol dengan pemilik, untuk meraup sejumlah uang dengan mem beck’up bangunan bermasah tersebut.

Baskoro diduga sering menyalahgunakan jabatan dengan menakut-nakuti pemilik bangunan dengan senjata Perda, sehingga pemilik bangunan mau tak mau harus merogoh koceknya untuk mengamankan bangunannya agar tidak dilakukan tindakan pembongkaran.

Seperti yang terjadi di jalan pangeran jaya karta dalam no.42 rt 010rw 08 kecamatan sawah besar. Bangunan yang mirip istana tidak memiliki IMB, namun luput dari tindakan tegas dinas PK kecamatan sawah besar, karena diduga sudah di beck ‘up Baskoro.

Pengakuan pemborong bangunan saat dikonfirmasi Jumat (14 /5), membenarkan bahwa Baskoro sudah tiga kali ketemu dengan pemilik bangunan langsung untuk negoisasi pengurusan IMB sekaligus pelanggaran.

Untuk itu aparat penegak hukum diminta segera peka terhadap laporan masyarakat dan pemberitaan media massa untuk menyelidiki sejauhmana keteribatan Baskoro yang senter disebut bermain dan menjadi mesin pencetak uang oknum pejabat dinas penataan kota Jakarta Pusat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum LSM Gerakan Anti Korupsi Kampanye Sitanggang. Selain itu Kampanye juga mendesak agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menindak tegas Baskoro dan kasi PK kecamatan sawah besar.

“Kasi tidak becus awasi bawahannya sehingga layak tuk di demosi. Copot itu kasinya dan penjarakan oknum PNS Baskoro bila terlibat KKN sesuai informasi dan Fakta di lapangan yang jadi Pemain adalah orang kepercayaan pimpinan. Makanya selama ini kinerja Kasie Penataan Kota Sawah Besar Sri Arjuna sering ditelikung oleh oknum tersebut,” tegas Kampanye.

Kampanye juga meminta Kadinas segera mengevaluasi kinerja kasi PK Kecamatan sawah besar kalau perlu Copot segera. Selama ini Baskoro susah di temui untuk dikonfirmasi wartawan tentang kebenaran informasi lapangan tersebut.

“Baskoro selalu menghindar, dan terkesan angkuh terhadap wartawan,” ujar Kampanye.

Ketika di Konfirmasi kasi penataan kota kecamatan sawah besar Sri Arjun, membenarkan informasi tersebut.

“Namun saya belum dapat bukti bahwa Baskoro menerima uang dari pemilik bangunan, ini saya lagi pantau gerak geriknya pak Baskoro. Kalau nanti ada bukti saya akan tindak tegas dan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” tegas Arjun.

Jikalau benar janji dan ucapan kasi PK tersebut, Baskoro PNS yang namanya populer disawah besar sudah terancam dipenjara. (As)