Irianto Lambrie : Penerapan e-Government Harus Disertai Perubahan Mindset

Kabarone.com, Kaltara – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Ir H Irianto Lambrie menghadiri dan membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi e-Government Dalam Mewujudkan Kalimantan Utara Good Governance di Aula Pertemuan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Bulungan, Selasa (15/8).

Dalam arahannya, Gubernur menyatakan, sedianya penerapan e-Government di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dapat direalisasikan dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Sebab, secara regulasi, peraturan dan kaidah hukum yang menegaskan penerapan teknologi informasi di dalam kepemerintahan sudah terbit dan berlaku belasan tahun lalu. Seperti, Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dan lainnya. “E-Government ini bukan hal baru, sebab aturannya ada yang sudah berusia 16 tahun. Hanya saja permasalahannya, sampai sekarang belum teraplikasi dengan baik,” kata Gubernur.

Penerapan e-Government juga bergantung pada kesiapan pimpinan atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta stafnya. Dalam hal ini, Gubernur mengarahkan agar kepala OPD dapat memahami apa yang harus dikerjakannya, sekaitan dengan pengaplikasian e-Government di lingkup kerjanya. “Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi haruslah diikuti dengan perubahan mindset (pola pikir). Jangan sampai, secara teknologi kita modern, tapi berperilaku primitif,” jelas Gubernur.

Gubernur dengan kewenangan yang ada, juga berkewajiban untuk mengawal penerapan e-Government tersebut. “Gubernur dalam setiap arahannya, berkewajiban memberikan pengetahuan atau pelajaran untuk menularkan mindset baru kepada para jajaran pemerintahannya. Dengan mindset baru itu, sedianya akan mempengaruhi perilaku seseorang yang mendengarkan dan memahami pengetahuan tersebut. sebab perilaku itulah yang menentukan keberhasilan, martabat dan harga diri seorang manusia,” papar Gubernur.

Gubernur mengingatkan, penerapan e-Government di lingkup Pemprov Kaltara yang dicanangkan pada 2016 hingga 2020 ini, tak direalisasikan secara pasif oleh OPD. “Perubahan mindset sudah, penyerapan teknologi informasi sudah. Kini tinggal apakah kita tergolong pengguna teknologi yang aktif atau pasif. Apabila pasif, maka bisa jadi menjurus ke arah destruktif,” urai Gubernur.

Aplikasi apapun yang mendukung pelaksanaan e-Government di Pemprov Kaltara nantinya, ditegaskan Gubernur, haruslah merupakan aplikasi yang aktif-konstruktif. Guna diketahui, berdasarkan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltara, pada 2016 terdata 81 aplikasi dari 29 OPD di Kaltara. “Jangan sampai aplikasinya banyak, tapi tidak produktif. Itu sama saja tidak ada perubahan,” ucap Gubernur sekaligus menyebutkan, yang terpenting lagi, adalah e-Government di Kaltara tak sebatas lisan dengan sedikit penerapan.

Diskominfo Kaltara juga diarahkan untuk memenuhi tujuan dari implementasi e-Government secepatnya. Adapun tujuan dari pengembangan e-Government itu, di antaranya meningkatkan mutu layanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kaltara. Lalu, terbentuknya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; dan perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintah; serta mendorong seluruh mayarakat untuk bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Diingatkan pula oleh Gubernur mengenai pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengaplikasikan e-Government tersebut. Khususnya, kualitas teknis dalam pengoperasian aplikasi terkait. “Sehebat apapun teknologi informasi yang digunakan, pelaksanaannya sepenuhnya tergantung pada orangnya. Apabila mindset dari operatornya sudah tidak baik, maka tujuan dari penerapan e-Government tersebut akan sulit dicapai,” urai Gubernur. (Md)