Kabarone.com, Lamongan – DPRD Lamongan berharap ada perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah atas rekomendasi yang disampaikan, demi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Itu adalah salah satu dari 22 rekomendasi yang disampaikan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nur Kholiq tentang Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017, Kamis (19/4)
Sebanyak 22 rekomendasi tersebut berupa catatan strategis berisikan saran, masukan atau koreksi terhadap pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pansus DPRD memberi rekomendasi agar mempertimbangkan asas keseimbangan dan kemanfaatan.
Di sisi lain, Pansus DPRD rupanya memberi apresiasi terhadap kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
Itu didasarkan pada sejumlah target yang ditetapkan ternyata bisa melampaui target. Seperti terkait indeks kepuasan masyarakat di bidang layanan penduduk, serta prosentase kepemilikan eKTP.
Namun Pansus DPRD berharap agar pelayanan kedepan terus ditingkatkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Serta agar menyediakan ruang tunggu yang memadai demi kenyamanan masyarakat yang sedang mengantre.
Terkait urusan keuangan daerah, pansus menyebut dari target pendapatan daerah sebesar Rp 2.779.816.159.236,60, terealisasi sebesar Rp 2.715.768.756.631,44.
Diantara komponen pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah PAD yang terealisasi sebesar Rp 428.926.149.463,44. Kemudian dana perimbangan yang terealisasi Rp 1.594.775.221.094.
Sedangkan dari target belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2.841.628.514.716,89, terealisasi sebesar Rp 2.729.589.182.635,60. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 13.820.426.004,16.
Defisit itu selanjutnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan pembiayaan netto sebesar Rp 63.842.975.480,29.
“Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam APBD tahun anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp 50.022.549.476,13, ” ungkap Nur Kholiq. (*)
KOTABARU,kabarOne.com-Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto, S.H. M.H pimpin upacara serah terima jabatan AKBP Doli M…
Jakarta ,Kabarone : Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik enam orang Ketua Pengadilan…
Jakarta,Kabar One.com - Pekerjaan Nomalisasi Saluran Jl. Cempaka Putih Barat XIX dan Cempaka Putih Barat…
LAMONGAN,Kabar One.com- Belum genap sepekan menjabat, namanya sudah dicatut orang tak dikenal (OTK) untuk melakukan…
SEMARANG,kabarone.com- Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan pamit dalam perayaan HUT Bhayangkara…
TANAH BUMBU,kabarOne.com- Kebakaran hebat yang terjadi di permukiman padat penduduk di RT 19 Gang Mawar…