Tanggapi Aduan Serikat Pekerja, Fraksi Nasdem DPR RI Akan Sidak Pengelola Pelabuhan Jakarta

Kabarone.com, Jakarta – Ratusan pekerja JICT dari berbagai kelompok serikat pekerja datang mengadu kepada DPR RI. Mereka kemudian diterima oleh Irma Suryani selaku wakil ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Pertemuan yang berlangsung di lantai 22 Gedung Nusantara I DPR RI tersebut akhirnya menjadi luapan perasaan para karyawan JICT menghadapi nasib yang tengah dialami mereka.

Ada tiga serikat pekerja yang datang ke DPR RI, meliputi Serikat Pekerja Container (SPC), Jasa Armada Indonesia Bersatu (JAI Bersatu), dan Serikap Pekerja JICT (SP JICT).

“Tepat satu tahun dan satu bulan kami tidak lagi bekerja dan kami akan tetap memegang teguh kebenaran yang kami yakini,” kata Emil Salim, salah satu perwakilan SPC.

Emil Salim merupakan anggota SPC yang bersama 400 orang telah dikenakan PHK. Ia bersama kawan-kawannya dikenakan PHK sebagai akibat pergantian vendor dari PT Empco Trans Logistik (Empco) kepada PT Multi Tally Indonesia (MTI).

Emil mengatakan, jika mereka ingin tetap bekerja di vendor baru, mereka harus mengikuti ketentuan di perusahaan vendor baru namun dianggap kurang menguntungkan bagi karyawan.

Sementara itu, perwakilan dari serikat pekerja JAI Bersatu mengadukan kepada DPR RI mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atas 42 orang karyawan, namun mereka menolak dikenakan PHK dan masih mengusahakan bekerja kembali.

Adapun perwakilan sekaligus sekjen Sekjen SP JICT, Firman, mengeluhkan mekanisme ketenagakerjaan yang ada di perusahaannya bekerja. Ia mengatakan bahwa sudah lama perusahaan dengan berbagai vendor yang bekerja di kawasan pelabuhan Jakarta ini membangun komitmen agar tidak lagi terjadi masalah ketenagakerjaan. Namun, kenyataannya masih muncul permasalahan bagi beberapa karyawan, yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja.

“Tiga tahun lalu, Komisi IX hadir di JICT untuk memastikan tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan terhadap pekerja JICT maupun Pelindo,” kata Firman di Jakarta, Selasa (8/01/2019).

Ia juga mengatakan bahwa audiensi kali ini ke DPR RI merupakan kegiatan audiensi resmi kedua yang dilakukannya, setelah sebelumnya telah melakukan audiensi pertama tahun 2015 mengenai perpanjangan kontrak JICT.

JICT merupakan perusahaan afiliasi perseroan yang sahamnya dimiliki PT Pelindo II, Hutchinson Port Holding Group (HPH Group) dan Koperasi Pegawai Maritim yang anggotanya tergabung dalam Serikat Pekerja PT JICT.

Dalam kesempatan tersebut, Irma Suryani menyampaikan terima kasih kepada para serikat pekerja di JICT yang telah mempercayakan DPR sebagai tempat pengaduan rakyat dari berbagai kalangan.

“Kami menampung aspirasi ini, kami kemudian akan meminta keterangan lebih lanjut kepada berbagai stakeholder di pelabuhan, meliputi JICT, Pelindo, dan pemilik saham lainnya agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan ini secara hukum. Dan yang terpenting, dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi pihak perusahaan dan terutama karyawan,” kata Irma.

Anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan, meliputi daerah Ogan Ilir, OKI, OKU, OKUT, OKUS, Prabumulih, PALI, Muaraenim, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang ini juga mengatakan bahwa dirinya akan menjamin tidak akan terjadi lagi PHK di kawasan pelabuhan karena alasan yang tidak jelas, dan memberi dampak kerugian bagi tenaga kerja.

Ia akan menampung apirasi karyawan sebagai permasalahan, terutama JICT sebagai pengelola kawasan pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelindo sebagai salah satu BUMN. Ia juga mengatakan dalam beberapa waktu kedepan akan melakukan kunjungan kerja atau sidak ke perusahaan pengelola pelabuhan di utara Jakarta itu, seperti Pelindo dan JICT.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Otih Handayani, selaku Tenaga Ahli Fraksi Partai Nasdem untuk Komisi IX DPR RI, bahwa Fraksi Nasdem DPR RI akan menindaklanjuti aduan dari serikat pekerja dengan melandaskan pada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

“Kita himpun satu per satu masalah yang dihadapi mereka (pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja), kemudian kami akan merujuk pada ketentuan dan kedudukan masing-masing pihak secara hukum,” jelasnya.

Otih yang saat ini juga tengah mencalonkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 12, meliputi Cirebon Kota dan Kabupaten dan Kabupaten Indramayu, juga akan mempertimbangkan berbagai pengalaman serupa yang terjadi di daerah lain.

Misalkan, kata Otih, detail permasalahan atas PHK yang dialami oleh karyawan yang tergabung dalam JAI Bersatu terus melakukan upaya hukum. Terkait dengan hal ini, Otih akan melihat lebih lanjut proses hukum dan upaya yang telah dilakukan oleh serikat pekerja JAI Bersatu.

“Kami akan membantu penuh segala permasalahan ketenagakerjaan, khususnya mereka yang bekerja di pelabuhan. Ini penting karena pemerintah saat ini tengah mengembangkan pembangunan interkoneksi antar berbagai pelabuhan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Kalau masih ada masalah ketenagakerjaan di pelabuhan, kita harus serius membantu mereka,” pungkasnya. (*)