Penyaluran BPNT Tidak Tepat Sasaran, Mahasiswa Lakukan Aksi Demo Ke Dinas Sosial Lamongan

Kabarone.com,Lamongan – Dugaan adanya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dianggap kurang tepat sasaran ke KPM (Kelompok Penerima Masyarakat) pra sejahtera. Hal ini menjadikan reaksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan Jawa Timur. Senin (15/7) Mereka melakukan aksi demonstrasi dengan mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) dengan tujuan menyampaikan aspirasi tersebut.

Sementara, kedatangan mereka puluhan mahasiswa tersebut terkait kasus BPNT yang penyalurannya tidak tepat sasaran dan kejadian ini hampir terjadi di semua desa di wilayah kabupaten Lamongan. ” Hal ini berdasarkan keluhan yang disampaikan teman-teman mahasiswa yang dari Sukodadi, Turi, Modo, ada dari Kecamatan Laren dan kecamatan-kecamatan lain yang ada di kabupaten Lamongan, ternyata menemukan kasus yang sama. Diantaranya tidak tepat sasarannya penyaluran BPNT.

” Para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut mendesak kepada Dinsos Sosial agar segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mnyelesaikannya. Diantaranya memberikan tanda pada rumah-rumah penerima bantuan pangan non tunai dengan sticker sesuai ketentuannya”, Ungkap Korlap aksi PMII Unisda Yoyok Eko Prasetyo.

” Saat di ruang audensi Dinsos Yoyok selalu korlap audensi menjelaskan”, Dari temuan di lapangan penyaluran BPNT diduga tidak tepat, kecemburuan sosial antar tetangga kerap terjadi karena pembagian BPNT di rasa masyarakat tidak adil. Yang kaya dapat yang miskin tidak. Begitu fakta dan keadaan terjadi yang ditemui di wilayah Kabupaten Lamongan. Pihak Dinsos harus tahu dan mengerti mana dan siapa saja masyarakat yang berhak menerima BPNT.

Dinsos juga harus melakukan sinkronisasi berdasarkan Validasi data yang ada di lapangan. ” Mengenai pemberian tanda atau stiker kepada masyarakat penerima BPNT dengan tujuan agar ada transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada”, jelasnya.

Pada kesempatan ini Kepala Dinsos Lamongan Mohammad Kamil menanggapi hal ini. Ia mengatakan”, penyebab penyaluran BPNT tidak tepat sasaran adalah salah satunya belum diperbaharuinya Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan. Keluarga miskin yang sudah berkembang menjadi keluarga mampu akibatnya masih tercatat sebagian keluarga miskin. Kini kita yakini masih banyak masyarakat mampu yang masih masuk dalam BDT, karena ini memang masih produk basi data tahun 2012.

” Kebetulan sesuai dengan program dari Pemkab Lamongan, Rabu besok kita akan melakukan validasi BDT sekaligus nanti kita juga akan melalui perangkat desa ada musdes/muskel untuk mengusulkan warga masyarakat di desanya yang miskin, yang sampai saat ini belum masuk BDT,” Ujarnya.

Verifikasi validasi ini dimulai besok hari Rabu, target kita dua bulan, insya Allah nanti Oktober selesai. ” Saat ini jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT sebanyak 148.917 Kepala Keluarga (KK). Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan validasi Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan di Lamongan. Hal ini berdasarkan data yang ada di Dinsos Lamongan Validasi BDT, penyaluran BPNT nantinya akan lebih bisa tepat sasaran”, tandas Kamil (*).