Pansus DPRD Menerima LKPJ Bupati Konawe Dengan Catatan

Kabarone.com, Konawe – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melalui Sidang Paripurna Istimewa memutuskan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2015. Sidang paripurna istimewa ini dipimpin Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara, ST didampingi wakil ketua H.Alaudin, SH, di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (30/5).

Sebelum DPRD Konawe mengambil keputusan terkait LKPJ Bupati melalui sidang paripurna, terlebih dulu LKPJ tersebut dibahas oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Konawe. Meski menerima LKPJ itu, namun pansus DPRD Konawe tetap melakukan koreksi yang kemudian menjadi rekomendasi perbaikan di tahun anggaran mendatang kepada pihak eksekutif.

Salah satu yang mendapat koreksi dewan adalah kinerja SKPD yang belum maksimal mendukung percepatan pembangunan utamanya dalam bidang perencanan kinerja di masing-masing instansi. Sehingga perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM agar supaya percepatan pembangunan sesuai visi-misi PERISAI dapat terwujud dengan maksimal.

Ketua Pansus, Hj. Husnia Nuhung Makati, SE, mengatakan berdasarkan hasil koreksi pada LKPJ Bupati Konawe tahun anggaran 2015, pansus berpendapat SKPD masih belum optimal dalam melaksanakan kerja dalam setiap item program kegiatan.

Menurutnya, hal ini bermuara pada pencapaian dan menurunnya kualitas kerja di masing-masing instansi karena masih lemahnya perencanaan di bidang pembangunan di tingkat instansi.

Kurang maskimalnya kinerja SKPD dapat dilihat dari kurang terincinya hasil pelaporan penyelenggaraan keuangan, seperti pelaksanaan dana perbantuan APBN yang dituangkan dalam APBD.  Menurutnya, pelaporan tersebut seharusnya punya lampiran khusus. Sehingga tidak ada tolak ukur soal pencapaian 100 persen.

“Kedepan idealnya menyampaikan secara khusus dan lengkap,” jelasnya.

Terkait hal itu, pansus merekomendasikan kepada Pemkab untuk melakukan rotasi atau penyegaran sesuai mekanisme perundang-undangan. Selain itu pansus menilai, Pemkab belum secara konperehensif melakukan maksimalisasi pengunaan dan pengelolaan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.

“Pembangunan harus merata di seluruh wilayah Kabupaten kota,” tuturnya.

Sementara Wakil Bupati Konawe, Parinringi mengatakan, mengenai kinerja di intansi tetap akan menjadi perhatian serius pimpinan daerah. Dan rekomendasi tersebut akan menjadi dasar evaluasi untuk melakukan pembinaan bahkan rotasi nanti.

“Pak Bupati bersama saya masih terus berkomitmen dari tahun ke tahun mengevaluasi kinerja SKPD. Dan rekomendasi soal kinerja SKPD yang tidak sesuai harapan masyarakat tetap akan menjadi syarat kita kedepan melakukan perbaikan kinerja,” tuturnya.

Mengenai rotasi, kata Parinringi, itu kewenangan Bupati. “Mungkin secara administrasi sudah dituntaskan namun dalam pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal. Dan itu memang kewenangan DPRD menilai karena secara tupoksi sebagai pengawas kebijakan,” jelasnya.

Ia mengakui, memang masih banyak kerja yang masih perlu dibenahi. Dan untuk SKPD yang dianggap belum maksimal tentunya ada sanski administrasi.

“Kita serahkan ke Baperjakat. Insya Allah sebelum ramadhan kita sudah lakukan evaluasi. Dan rekomendasi ini juga akan menjadi acuan rotasi. Kalau agendanya tergantung pak Bupati,” pungkasnya.( Sukardi )