Kabarone.com, Yogyakarta – Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan (KSP) Ditjen Bina Konstruksi, Dudi Suryobintoro menekankan bahwa setiap kegiatan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dilakukan dengan cepat namun harus tetap bermutu. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Balai, Satker, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konstruksi pada Wilayah Kerja Sub Direktorat Pemberdayaan Wilayah II di Yogyakarta, Rabu (10/8).
“Sesuai arahan
, pada saat pelantikan pejabat eselon II dan III di Kementerian PUPR (9/8), kegiatan pekerjaan Umum dan perumahan rakyat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu, apabila kegiatan di Kementerian PUPR bisa dilaksanakan dengan cepat, bermutu dan tepat sasaran, secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga ikut terdorong,” ungkap Dudi.
Dudi menyampaikan, pekerjaan yang dilakukan juga harus tertib tata kelola serta Sistem Manajemen Mutu (SMM) juga harus dipenuhi.
“Dan harus diingat arahan Menteri PUPR agar jangan bermain-main dengan anggaran, loyalitas kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah melaksanakan amanah rakyat,” ujar Dudi.
Dudi menambahkan, para kepala balai sebagai ujung tombak pelaksanaan kinerja Ditjen Bina Konstruksi harus dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kecuali jika pemerintah daerah justru menghambat pelaksanaan tugas balai.
“Salah satu prioritas Ditjen Bina Konstruksi adalah percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi terampil. Dalam rangka percepatan tersebut, Ditjen Bina Konstruksi akan melakukan beberapa langkah. Salah satu rencana ke depan adalah, setiap pemenang lelang akan dilihat apakah tenaga kerja konstruksinya telah bersertifikat. Apabila belum (bersertifikat) maka harus wajib diikutkan pelatihan dan sertifikasi,” kata Dudi. (*/rd)
