Kabarone.com, Lamongan – Aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan tunjangan dilakukan oleh Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
Rabu, (10/1/2018).
Perangkat Desa melakukam aksinya mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) di Kabupaten Lamongan.
Dalam aksinya Perangkat Desa sempat bersitegang karena pihak Dinas PMD yang sebelumnya bersedia mau menemui peserta aksi ternyata hingga satu jam lebih tidak bersedia menemui.
Alhasil, dengan panasnya situasi aksi demonstraai menurun setelah pejabat dinas PMD bersedia menemui para peserta aksi.
Sementara, kordinator aksi (Korlap) Nasir Muhammad menyuarakan, “kami semua datang untuk menuntut agar tunjangan perangkat desa dinaikkan, yakni menaikkan penghasilan tetap dan pemberian tunjangan yang berasal dari dana transfer pemerintah kabupaten Lamongan untuk menunjang kesejahteraan perangkat desa.
Dikatakannya lagi oleh Nasir, “Undang-undang sudah menyebutkan, bahwa Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap (Siltap) tiap bulan dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota. “Dengan diterbitkannya UU Desa yang baru otomatis menuntut perangkat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya, dengan demikian tentunya nilai penghasilan yang kami terima saat ini jauh lebih dari kelayakan, jika dibandingkan dengan kinerja yang harus kita emban sekarang,” jelas Nasir.
Ditambahkan oleh Korlap Nasir, “Untuk besaran nilai tuntutan kenaikan penghasilan tetap (Siltap) yang menjadi tuntutannya untuk dinaikkan ditambah dengan tunjangan setelah nilainya diakumulasikan sebesar 2,5 juta Rupiah perbulan. Dengan alasan karena saat ini, besaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten Lamongan rata-rata nilainya hanya sebesar Rp 1,1 juta Rupiah, jauh dari kelayakan,” tegas Nasir selaku koordinator lapangan.
Pada giliran Perangkat Desa yang lain, Hartono mengungkapkan, “Ini adalah hasil musyawarah bersama antara pengurus PPDI Kabupaten dan Pengurus PPDI Kecamatan se- Kabupaten Lamongan, atas dasar tuntutan dan aspirasi dari anggota PPDI Kabupaten Lamongan,” ujar Hartono.
Lebih spesifik, puluhan perangkat desa ini juga meminta dengan tegas agar tuntutannya bisa direalisasikan pada Anggaran tahun ini, yakni tahun 2018. Puluhan perangkat desa ini dengan nada keras dan sedikit mengancam akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar lagi (untuk mengerahkan semua perangkat desa se Kabupaten) miskipun dengan cara yang berbeda, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada 15 Januari akan datang,” pungkasnya, (pull/pur/rul).
