Kabarone.com, Bojonegoro – Bantuan proyek revitalisasi jaringan irigasi tersier yang diberikan kepada 71 kelompok di Bojonegoro bermasalah. Lantaran dana bantuan untuk revitalisasi jaringan irigasi sebesar Rp 90 juta hingga Rp 95 juta per kelompok, tidak dapat terbayarkan seratus persen. Padahal pekerjaan fisik proyek dilapangan sudah mencapai seratus persen. Namun oleh Dinas Pertanian Bojonegoro hanya dicairkan 70 persen, dengan alasan yang tidak masuk akal.
Salah seorang pengurus kelompok tani di Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan meskipun dana bantuan hanya cair sebesar 70 persen, tapi ia tetap akan menyelesaikan pekerjaan hingga seratus persen. Meski harus ngutang material bahan bangunan dulu kepada toko material.
Menurutnya proyek revitalisasi jaringan irigasi ini sudah kepalang tanggung dikerjakan, sehingga mau tak mau kelompok tani harus menyelesaikan pekerjaan proyek sesuai rencana. Lagipula, masih kata ketua kelompk tani Desa Tapelan, menurut Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, saat mengelar rapat koordinasi dengan kelompok tani penerima bantuan, kekurangan anggaran 30 persen tersebut dikarenakan dampak penurunan harga minyak dunia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua kelompok tani Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, namun kelompoknya memilih mengerjakan proyek sebatas anggaran yang diterimanya. “ Kalau uangnya 70 persen ya kita kerjakan 70 persen. Tidak lebih,” ucapnya.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Bojonegoro, M. Ichwal, kepada Kabarone.com mengatakan, jumlah kelompok tani dan kelompok HIPPA yang menerima bantuan sebanyak 175 kelompok, dengan total anggaran bantuan APBN sekitar Rp. 7 milyar. Dengan sistem pengerjaan swakelola dan tidak boleh dikontrakan. ( pur )
