SLEMAN, kabarOne.com – Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang berhasil menorehkan prestasi itu mencatatkan namanya termasuk yang mendapatkan Anugerah Paralegal Justice Award 2023 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly, Nomor M.HH-02.HN.0403 Tahun 2023.
Bersama Beja, SH, MHLi (Canden, Jetis, Bantul), Nawangsasi, SP (Purbayan, Kotagede, Yogyakarta), Boiran, SPd.H, MA (Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo), Apt Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm (Panggungharjo, Sewon, Bantul), Sigit Kusuma Atmaja, SS, MBA (Terban, Gondokusuman, Yogyakarta), Anom Sucondro (Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo), Saparjo, ST (Banyurejo, Tempel, Sleman), Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji mendapat Anugerah Paralegal Justice Award sekaligus Piala Paralegal Justice Award 2023.
Prestasi yang diraih Reno mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejalan dengan tujuan Paralegal Justice Award 2023 untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan keadilan dan hukum di negara ini peserta Paralegal Academy tidak hanya mendapatkan pembekalan kompetensi dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi, tetapi mereka juga mengikuti tour ke kantor Mahkamah Agung RI yang terletak di Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Rabu (31/05/2023).
Tour ini tidak hanya memberikan pengalaman yang berharga bagi peserta Paralegal Academy, tetapi juga memperluas wawasan mereka tentang sistem peradilan dan keberadaan Mahkamah Agung sebagai institusi penegak hukum di Indonesia.
Kedatangannya di kantor Mahkamah Agung disambut dengan hangat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Soebandi.
Dalam tour tersebut peserta Paralegal Academy mengunjungi berbagai fasilitas yang ada di Mahkamah Agung, seperti perpustakaan, museum dan taman dengan jogging track.
Momen keseruan dan kemeriahan Paralegal Academy terabadikan dengan baik oleh Reno, yang menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik kepada narasumber.
Sesi pertama dibuka Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Maria Fransiska Walintukan, dengan tema “Negara Hukum dan Pancasila”. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Panca Yunior Utomo, menyampaikan “Pengantar Hukum Tata Usaha Negara” untuk memperkuat kompetensi kepala desa dan lurah di bidang hukum.
Pengetahuan peserta tentang hukum juga diperkuat dan dipaparkan oleh Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Ngguli Liwar Mbani Awang, dengan materi “Pengantar Hukum Perdata”.
Reno bersama peserta lain juga belajar tentang penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Materi ini disampaikan oleh Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Riki Perdana Raya Waruwu.
Sesi terakhir dihadiri oleh Plt. Sekretaris BPHN dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Constantinus Kristomo, yang memaparkan materi mengenai “Peran Paralegal dalam Bantuan Hukum dan Advokasi serta Pola Relasi Penyuluh Hukum dalam Pembentukan DSH”.
“Selama ini, peran kepala desa atau lurah kerap dianggap sebelah mata. Padahal, kontribusinya sangat besar bagi stabilitas nasional,” kata Reno, Jum’at (2/6/2023).
Oleh karena itu, lanjut Reno, gotong royong kolaboratif antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui BPHN, Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berinisiatif memberikan apresiasi dalam bentuk Paralegal Justice Award.
“Sebuah anugerah yang ditujukan kepada kepala desa/lurah yang telah memberikan pengabdian tinggi dengan bertindak sebagi non litigation peacemaker atau juru damai desa,” papar Reno. (Fan)
