Kabarone.com, Jakarta – Ratusan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT), melakukan aksi demo sehingga memadati kawasan Istana Negara, Rabu (8/8).
Para pendemo mendesak presiden Jokowi menghentikan, sekaligus membatalkan proses perpanjangan konsesi PT JICT oleh Pelindo II yang lebih mengedepankan aksi Korporasi ketimbang berdaulat atas aset strategis nasional. Dalam aksinya, mereka penyampaian aspirasi diseberang Isatana.
Ketua SP JICT Nova Hakim mengimbau keras Pelindo II untuk membatalkan konsesi tersebut. “Kami kirim surat ke Presiden terkait proses perpanjangan konsesi PT JICT yang penuh kejanggalan dan tidak transparan. Presiden harus turun tangan,” kata Ketua SP JICT Nova Hakim.
Presiden diharapkan segera menghentikan proses ini karena harga jual aset negara yang murah. Proses yang menabrak aturan dan tidak ditender terbuka. SP JICT menyampaikan surat terbuka ini kepada presiden agar turun tangan dan menghentikan proses aksi korporasi yang berpotensi merugikan negara.
Jiwa nasionalisme Presiden Jokowi ditunggu dalam penyelesaian polemik perpanjangan Konsesi JICT. Presiden diharapkan mengambil langkah penyelesaian yang bermartabat dan elegan dalam persoalan ini.
“Kami menghimbau Presiden menghentikan proses perpanjangan ini sebagai wujud Visi Trisakti dan Nawacita,” ujar Nova Hakim.
Dalam hal ini pihaknya sudah menganalisa mendalam dan disayangkan jika aset emas ini di jadikan jaminan hutang atas Global bond Pelindo II. Dirut Pelindo II RJ Rino juga mengklaim aksi korporasi biasa dan telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN. Padahal dalam suratnya Menteri BUMN menyetujui dengan beberapa syarat.
Kami minta terpenuhinya itu dan diungkap ke publik. Pun jika asing harus ikut serta ,kami minta di tender terbuka agar negara tidak dirugikan. Walau murni aksi korporasi, ini adalah BUMN dan negara bertanggung jawab apabila terjadi salah kelola, katanya.
Konsesi JICT habis 4 tahun lagi dan selanjutnya akan kembali ke negara tanpa harus susah payah. Proses alih pengetahuan dan teknologi sudah cukup. Selain itu, perusahaan ini sangat sehat secara keuangan dan negara tidak dalam genting sehingga harus dijual ke pihak asing. Ungkap Nova Hakim. (AS)
