by

Tutup Bimtek RB, Wakajagung Singgung Anggaran Kejaksaan Lebih Rendah Dari Institusi Lain

-Hukum-1,092 views

Kabarone.com, Jakarta – Dua hari Penutupan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi (Bimtek RB) Kejaksaan RI di Gedung Badiklat Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (3/5/2018).

Wakil Jaksa Agung (Waja) Arminsyah menyatakan, idealnya anggaran kejaksaan Rp10 triliun. “Karena tahun ini anggaran yang diterima hanya Rp6,3 triliun di antaranya untuk reformasi birokrasi,” jelasnya.

Arminsyah menuturkan Anggaran itulah yang menjadi kendala reformasi birokrasi kejaksaan, seperti dalam penanganan perkara.

“Satu perkara satu kejari (kejaksaan negeri),” katanya.
 
Ia  menambahkan jumlah personel kejaksaan di seluruh Indonesia yang masih kurang. Banyak daerah tertentu jaksanya tidak sesuai dengan jumlah perkaranya, imbuhnya.
 
“Kita juga meminta untuk penambahan personel jaksa,” katanya.
 
“Solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran itu, kata dia, satu-satunya meningkatkan kinerja dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa kejaksaan layak mendapatkan penambahan anggaran kepada DPR.”

Kejaksaan Agung dituntut untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sehingga banyak kegiatan yang dilakukan. Setiap tahun kejaksaan hanya mendapat jatah 1 perkara, ini yang kita hadapi sekarang, katanya.

Namun Ditempat lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan tersebut, meliputi kelancaran dalam pelaksanaan lelang dan penyelesaian hukum dalam lelang baik itu intimidasi, gugatan tata usaha, hingga laporan pidana.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan sambutannya. Dalam sambutan, dia mengeluhkan kepada Sri Mulyani bahwa anggaran yang diterima Kejaksaan Agung paling rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya.

Ini bukan curhat ya Bu Menteri (Keuangan), untuk jajaran penegak hukum, Kejaksaan lah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran,” ujarnya dalam sambutan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Sri Mulyani pun menanggapi pernyataan tersebut lewat sambutannya. Bendahara Negara ini menyatakan, akan mengkaji kembali porsi anggaran yang diterima Kejaksaan. Dia menjelaskan, pemberian anggaran yang memadai harus sesuai fungsi strategis masing-masing institusi. (Sena).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *