Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lamongan Gelar Aksi Demonstrasi Menolak Kenaikan Iuran BPJS

Kabarone.com, Lamongan – Hampir dalam sepekan ini, tiga kali kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Basuki Rahmad Lamongan di demo Ratusan Mahasiswa. Kali ini mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap memberatkan rakyat.

Peserta aksi demonstrasi melakukan orasi juga membentangkan sejumlah poster tuntutan sesuai isi tuntutan. Ratusan Mahasiswa melakukan longmarch dari Jl. Lamongrejo menuju Kantor DPRD, kemudian bergerak ke Kantor Pemerintah Kabupaten dan lberakhir di Kantor BPJS Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Kamis (26/09).

Dikatakan, aksi ini digelar bertujuan untuk mengajak semua elemen masyaratkat serta Pemerintahan Kabupaten Lamongan untuk turut serta menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. ” Karena memberatkan kepada masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Ditegaskan, IMM juga mendesak agar pemerintah pusat turut andil memperbaiki sistem di BPJS.

Menurutnya, Kewajiban Negara dalam hal ini memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia, sebagai mana yang diatur dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi. ” Jelas pada pasal itu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Termasuk warga kabupaten Lamongan juga berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh Negara. Namun kenaikan iuran BPJS justru memberatkan rakyat atau pun masyarakat Indonesia.

” Mereka juga mendesak agar seluruh wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Lamongan hasil Pileg 2019 yang baru dilantik tersebut turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta mencari solusi yang terbaik untuk rakyatnya” Aksi damai ini adalah sebuah bentuk panggilan moral atas kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu”, ungkap Ketua Pimpinan Cabang (PC) IMM) Lamongan, Eko Prastyo Utomo

Sementara itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Ali Mahfud, menegaskan, “ Memang seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak ada kenaikan, agar rakyat tidak semakin terbebani. Apalagi saat harga kebutuhan juga mahal. Pihaknya sangat setuju dengan tuntutan mahasiswa IMM Lamongan. ” pungkas Ali Mahfud, (Pul/As).