Kabarone.com, Labuhanbatu (Sumut) – Kapolres Labuhanbatu AKBP Teguh Yuswardhie Sik diminta lebih transparan tentang penggunaan anggaran pengamanan dalam segala bentuk tahapan yang telah dilaksanakan penyelenggara Pilkada serentak di tiga Kabupaten Labuhanbatu Raya (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara).
Mengingat KPU di tiga Kabupaten saat ini telah pengusulkan dana Pilkada diperkirakan mencapai Rp64 miliar lebih. Seperti usulan yang diajukan KPU Kab Labuhanbatu sebesar Rp32 miliar, KPU Labusel sebesar Rp14 miliar, dan KPU Labura Rp18,1 miliar.
Dalam hal tersebut, termasuk juga biaya pengamanan Pilkada diantaranya seperti 612 personil untuk disiagakan di 2.405 tempat pemungutan suara (Pam TPS), biaya pengamanan kampaye akbar Paslon serta biaya pengamanan kediaman para Paslon yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah di tiga Kabupaten Labuhanbatu Raya tersebut.
“Iya, AKBP Teguh, diingatkan serta kita meminta, agar lebih transparan, perlu diawasi serta dipublikasikan. Karena anggaran pengamanan rawan dikorupsikan, makanya perlu ketransparansian, akuntabel, efektif dan efisien, karena kita bukan berbicara malaikat”. Dikatakan Permehati anggaran pengamanan Pilkada, Robby Siagian, Minggu (6/12) kepada wartawan.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, kata dia, telah disebutkan bahwa pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta didukung oleh APBN, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menanggung biaya pengamanan Pilkada tersebut.
“Kita berharap kasus perkasus segera diselesaikan AKBP Teguh mengingat masa tugas Kapolres sudah setahun 3 bulan sejak Oktober 2014 lalu, bisa saja setelah Pilkada berakhir beliaupun akan pindah tugas “. ujarnya.
Sekretaris KPU Labusel Wahdi Pohan mengakui anggaran Pilkada Labusel menelan biaya Rp14 miliar namun secara rinci untuk anggaran pengamanan Pilkada tidak tahu pasti.
“Tidak tahu saya berapa anggaran pengamanan Pilkada tapi anggaran Pilkada Labusel Rp14 miliar, karena mereka dulu menyusunnya (mantan Ketua KPUD -Red)”, sebutnya.
Kapolres Labuhanbatu AKBP Teguh ketika dikonfirmasi wartawan melalui seluler, Minggu (6/12), tentang berapa biaya pengamanan Pilkada di tiga Kabupaten Labuhanbatu Raya enggan memberikan jawaban. Ketika disinggung agar biaya pengamanan lebih transparan karena rawan dikorupsikan kembali tak mau berkomentar.
Seperti diketahui sebagai bahan perbandingan, pada Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada Labusel disepakati Muspida Plus setempat dalam rapat persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, di Aula Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Selasa (28/4/2014) lalu, Kabag Ops Polres Labuhanbatu Kompol Rahmat Faisal HS SIK SH mengatakan, bahwa anggaran pengamanan yang diberikan kepada Polri dalam pilkada sebesar Rp1,9 miliar. (BS)
