Kabarone.com, Lamongan – Warga Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, mempertanyakan penanganan atas kasus dugaan penyelewengan dana program bedah rumah lamongan dan meminta agar penanganan dilakukan secara transparan.
“Kami mempertanyakan penanganan kasus Perangkat kami. Soalnya, sudah kasus tersebut telah menyebar kemana mana lewat media. kami sebagai warga Sugio yang ada diperantauan meminta kejaksaan agar mengusut tuntas kasus tersebut dan selama ini belum ada kejelasannya,” kata salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Harian Non Government Organisation Jaring Pelaksana Antisipasi Keamanan (NGO JALAK) Syaiful Anam. Ia mengatakan, “kasus tersebut sebelumnya sudah mencuat di beberapa media. Oleh Inspektorat lamongan, Bapemas, Camat Sugio sudah tahu semua. Berdasarkan hasil investigasi Tim Ngo Jalak, kepala desa dan perangkat desa ada dugaan melakukan penyelewengan dana dan tidak transparan.
Dugaan adanya kecurangan tersebut, salah satunya adalah terletak pada bahan material yang disuplai oleh pemenang Tender yakni CV Borneo,dan CV yang lainya terpaut jauh jika dibandingkan dengan harga di toko bangunan.
“Setiap warga yang mendapatkan program tersebut, setiap akan meminta bon Kwitansi pembelian material tidak pernah diberikan tanpa ada kejelasan sehingga membuat marah masyarakat,” jelasnya.
Kemudian warga yang kecewa dan curiga ada dugaan mark up anggaran, dari masing-masing harga bahan bangunan tersebut akhirnya melakukan aksi demo pada beberapa waktu lalu kepada toko bangunan namun tidak ada hasil kesepakatan yang di dapat karena pemilik toko tidak mau menemui warga.
Warga penerima bantuan sangat kecewa, karena setelah di kalkulasi dengan banyaknya barang yang diterima, dan disesuaikan dengan harga bahan material yang ada di toko bangunan, terdapat perbedaan sehingga ada dugaan anggaran di mark up,
Indikasi warga merasa hanya dijadikan alat untuk mendapat keuntungan, warga penerima bantuan meminta agar instansi dan pihak terkait transparan, sehingga mereka bisa membelanjakan sendiri dan tidak ada yang dirugikan.
“Fakta dilapangan selama ini kepala dusun dan lainnya diduga yang bermain. Justru LPM dan RT seolah tidak dilibatkan. Dari masing warga ada yang mendapatkan Rp 15 juta per rumah dan ada yang Rp 20 Juta. Kebanyakan warga tombok antara Rp 5 juta lebih. Malah sampai ada yang menjual sawah untuk bayar tukang, karena permasalahan ini sudah publik mengetahui maka, NGO JALAK akan melaporkan dan Kajari diminta usut tuntas ,” ujar Syaiful Anam. (Muk/Rul)
