Kabarone.com, Blungan – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bulungan, Hj Indriyati, SH mengimbau agar seluruh satuan kerja maupun para PNS di Pemkab Bulungan menyerahkan fotocopy kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Red) ke BKD untuk diinventarisir. Sebab belum semua PNS terdaftar atau mendaftar sebagai peserta BPJS.
“Sementara Pemkab membayar iuran BPJS setiap bulannya sesuai jumlah PNS kabupaten sehingga hal ini menjadi salah satu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” terangnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Bulungan, Kamis (13/10).
Ia menyebutkan, hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya data keuangan yang tidak sinkron antara jumlah iuran BPJS yang dibayar sesuai data jumlah PNS di Bulungan dengan data PNS Bulungan yang terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Maka itu kita mengimbau agar para PNS yang sudah terdaftar menyerahkan lampiran fotocopy kartu BPJS miliknya ke BKD, dan yang belum agar mendaftar sebagai peserta BPJS,” imbuhnya.
Jumlah PNS pada Pemkab Bulungan diketahui sebanyak 4 ribu lebih. Seperti diketahui, BPJS merupakan badan usaha milik negara yang bertugas menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta BPJS mulai masyarakat umum hingga Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. Untuk Kabupaten Bulungan, kantor pelayanana BPJS berada di Jl Skip, Tanjung Selor.(Mudi)
