Kabarone.com, Kediri – Aksi njuk rasa memperingati hari kebangkitan nasional yang digelar Forum Solidaritas Kebangsaan Kediri Raya di Taman Sekartaji, Kota Kediri sempat diminta untuk dibatalkan. Polres Kediri Kota tidak mengeluarkan izin, karena dilakukan pada hari libur dan di dekat Markas Sub Denpom V2 Kediri.
Korlap aksi Jeannie Latumahina menunjukkan surat pemberitahuan aksi yang sudah diterima oleh kepolisian dan distempel dan ditanda tangani. Tetapi polisi menganggap bahwa, dokumen tersebut bukan pemberian izin, melalui pemberian tanda terima atas surat masuk.
“Itu bukan izin. Melainkan tanda terima atas surat pemberitahuan yang anda sampaikan. Setiap surat yang masuk di Polresta Kediri pasti mendapatkan surat tanda terima seperti itu. Sedangkan surat anda kami sampaikan ke Bapak Kapolres untuk dikaji. Pimpinan kami tidak memberikan izin atas aksi anda karena berlangsung pada hari libur,” kata AKP Ponidi, Kasat Intelkam Polresta Kediri.
Akan tetapi, Jeannie ngotot bahwa dokumen berstempel Polresta Kediri yang ia bawa tersebut adalah pemberian izin dari kepolisian secara formal. Surat pemberitahuan aksi itu, ia masukkan ke Polresta Kediri tiga hari sebelum aksi. Setelah menerima tanda terima tersebut, kemudian ia mempersiapkan aksi.
Setelah sempat berdialog panjang, akhirnya aksi unjuk rasa yang dikemas dalam bentuk doa bersama tersebut tetap dilakukan dengan mengambil tempat di dalam Taman Sekartaji. Dengan membawa bendera merah putih, belasan massa dari Forum Solidaritas Kebangsaan Kediri Raya ini menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk radikalisme dan intoleransi di Indonesia.
Jeannie mengaku, sangat menyayangkan adanya pelarangan yang dilakukan kepolisian, karena merasa telah mengantongi tanda terima pemberithuan surat izin yang diajukan,, Menurutnya, massa aksi sudah mengikuti beberapa saran dari aparat, diantaranya merubah waktu aksi dari semula malam menjadi sore hari dan meniadakan penyalaan lilin.
Di singgung terkait aksi tersebut untuk membela Ahok korlap aksi menyangkal berita tersebut,dan dirinya akan meneruskan dan memproses terkait insiden yang sempat membuat bersitegang tersebut,
Aksi doa bersama untuk NKRI ini sedianya digelar di area Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, pada hari sama di malam hari dengan menyalakan seribu lilin. Tetapi karena tidak memperoleh izin keamanan, tempat aksi dipindah ke Taman Sekartaji, Kota Kediri.
Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi dalam siaran persnya mengatakan bahwa, dalam kasus kali ini, yaitu aksi menyampaikan pendapat di muka umum ada hal hal yang menjadi pertimbangan yang muaranya adalah menjaga kondusifitas wilayah hukum Kota Kediri. Pertimbangan pertama, dalam penyampaian pendapat harus perpedoman pada UU No 9 Tahun 1989 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
“Di pedomani pula Perkap No 7 Tahun 2012 tentang pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Hari pelaksanaan kegiatan (hari libur) dan lokasi kegiatan kurang dari 150 meter dari Instalasi Militer,” jelas Kapolresta Kediri.
Lebih lanjut Anthon kegiatan tersebut merupakan kegiatan 1000 lilin yang tidak jadi digelar di Monumen SLG. Demi menjaga situasi kamtibmas yang sudah kondusif ini, pihaknya yaitu, Kapolresta Kediri, Walikota Kediri dan Dandim 0809 Kediri sepakat untuk meniadakan kegiatan tersebut dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah dan demi kepentingan umum yang lebih besar.
“Adapun alasan alasan penyelenggara tentang undangan yang sudah terlanjur tersebar dan perasaan tidak enak dengan Toga, Tomas dan para donatur tersebut tidak cukup kuat supaya kegiatan tersebut tetap berlangsung. Terbukti tidak adanya elemen elemen ormas lain (FKUB, Banser, Toga dan lain-lain) yang hadir kecuali dari kelompok tersebut berjulah 15 orang.
Jika situasi di Kediri ini sudah kondusif marilah kita jaga bersama sama agar tetap kondusif sehingga roda pembangunan nasional tetap bisa berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Kapolresta.(sis)
