Kabarone.com,Lamongan – Ribuan guru yang tergabung dalam Honorer Kategori (K2) dan Forum Komunikasi Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) se Kabupaten Lamongan melakukan aksi demonstrasi yang kedua kalinya, kali ini aksi demo terfokus didepan Kantor Bupati Lamongan Jawa Timur. Selasa (2/10/2018).
“Peserta aksi sampai melakukan demo yang kedua kalinya karena selama ini hanya diberi janji-janji yang tak kunjung di tepati oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal itu di sampaikan saat aksi damai menuntut penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati, Selasa (2/10) pagi.
SK Bupati tersebut sangat berarti bagi ribuan guru peserta aksi, karena selain dapat digunakan sebagai syarat mengikuti sertifikasi guru, sekaligus sebagai syarat pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Sementara, Syukron Ma’mun Ketua FHSNK mengungkapkan, “Setiap gerakan aksi pasti disuguhi dengan janji-janji manis, tapi sampai saat ini tetap saja tuntutan kami belum pernah di realisasikan, nasib 3.800 Guru Honorer tetap sama.
Oleh Syukron ditambahkan, “kami juga meminta agar pemerintah Kabupaten memberikan jaminan kesehatan bagi guru honorer, bagaimanapun kami inilah yang mencerdaskan anak bangsa.
“Kami meminta agar bapak bupati memberikan jaminan kesehatan bagi kami, karena dengan gaji yang hanya Rp. 200 ribu, tentu kami kesulitan berobat di Rumah Sakit, “ujar Syukron yang 13 tahun mengabdi sebagai guru tersebut.
Pada kesempatan ini Heru Widi Asisten 1 Pemkab Lamongan Heru Widi di hadapan perwakilan guru honorer mengatakan, “akan menampung aspirasi untuk mengakomudir kami berjanji akan segera melakukan pengkajian terkait penerbitan SK Bupati dan selanjutnya akan mengkoordinasikan serta akan segera di sampaikan langsung kepada Bupati Fadeli, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para guru honorer yang telah melakukan aksi demonstrasi kali ini.
“Namun kami berpesan, para guru honorer jangan sampai tidak mengajar (mogok kerja) karena menjadikan masalah nasional dan kami harapkan para guru tetap optimis nantinya ada sebuah penyelesaian yang terbaik. Kalau sampai mogok mengajar inilah yang membuat kami sangat perihatin sekali.
Para guru honorer selain melakukan aksi unjuk rasa, disisi lain juga melakukan kegiatan sosial untuk penggalangan dana korban bencana gempa dan tsunami. Dari hasil bantuan sosial ini terkumpul dana sekitar Rp. 10 juta rupiah. Selanjutnya dana bantuan sosial tersebut di serahkan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Bagian Kesejehteraan masyarakat selanjutnya disumbangkan pada saudara-saudara kita korban bencana gempa dan Tsunami Palu, Donggala Sulawesi Tengah. (red)
