Kabarone.com,Lamongan – Seorang warga Desa Bambang Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, melakukan protes terhadap dugaan mekanisme penyaluran bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai prosedur dan di unggah ke media sosial dengan akun Facebook atas nama V- W.
Kalimat protes tersebut yakni, ” Miris penerima bantuan PKH daerah turi desa bambang khususnya resah karena tidak tepatnya sasaran dan prosedur pengambilan bantuan yg njlimet yg seolah2 di perumit, pemerintah bekerja sama dengan sebuah bank tujuannya untuk mempermudah para penerima bantuan untuk menikmati/mengambil hak nya yg di berikan oleh pemerintah berupa uang tunai yg di berikan melalui transfer by ATM yg bisa di ambil di manapun yg mereka mau.
Tp kenyataanya hrs di koordinasi dengan ATM beserta pin nya harus di pegang dan di bawa masing2 ketua kelompok dan atas perintah pendamping PKH.
Aneh nya lg setiap pengambilan uang di batasi dan harus di ambilkan oleh ketua kelompok, contoh : si A mendapatkan bantuan by transfer 1,7jt (bln januari 2019) tetapi si A hanya di menerima uang tunai 500rb dan itupun dr ketua kelompoknya sedangkan ATM+pin tetap ada di tangan ketua kelompok (perintah pendamping PKH) sedangkan penerima hak si A yg seharusnya penguasa penuh atas bantuan tsb harus legowo menerima uang 500rb tsb yg sisanya tidak jelas berapa dan kemana ??
Saya menulis ini hanya menyampaikan keresahan alias curhatan penerima bantuan. Apakah di daerah teman2 jg serempong ini menerima bantuan PKH ??”, ujar V-W di akun FB nya.
Sementara, beberapa Keluarga Penerima Manfa’at (KPM) saat ditanyai awak media menjelaskan”, untuk anggapan bahwa ATM serta PIN nya di pegang Ketua Kelompok atas perintah pendamping PKH juga setiap pengambilan uang di batasi dan harus di ambilkan oleh ketua kelompok yang sempat ramai dibicarakan tersebut tidak benar karena ATM kami pegang sendiri dan sisa saldonya juga masih ada”, tandas Mamik dan Maisaroh.
Atas tindakannya ini pengunggah akun facebook V-W mendapatkan tanggapan serius dari Ketua pendamping PKH Kecamatan Turi Faizin, ia mengungkapkan”, Kami menepis atas komentar tersebut karena Bantuan yang di ambil 500 ribu sisanya masih di rekening, ada bukti transaksinya saldo awal, saldo pengambilan dan saldo terahir, masalah ATM yang di bawah ketua kelompok juga tidak bener, karena beberapa KPM yang tidak bisa ikut pencairan, ATM di titipkan ke ketua kelompok dan ada bukti transaksinya.
Terus foto yang di unggah bukan KPM desa Bambang, ini sudah tiga kesalahan yang di lakukan olehnya. ” Pemilik akun FB Venny Wijaya yelah diketahui adalah warga masyarakat desa Bambang Kecamatan Turi”, ungkapnya.
Karena persoalan ini bukan persoalan peribadi akan tetapi menjadi persoalan banyak pihak yakni persoalan nasional bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) nasional. Karena tudingan miring dan sepihak ini tidak benar. Untuk itu terkait hal ini kami sabagai pihak yang di rugikan di mata publik/masyarakat, maka akan kami lakukan kajian terlebih dahulu selanjutnya akan kami lakukan pelaporan dengan dalih atas dugaan lencemaran nama baik dengan dugaan pelanggaran undang-undang ITE.
Akan tetapi hal ini terlebih dahulu akan kami koordinasikan dengan semua pendamping PKH yang ada dan ke koordinator PKH Kabupaten Lamongan apakah hasilnya nanti jadi di lakukan pengaduan atau pelaporan kepada pihak hukum atau tidak, nantinya sebagai shok therapy biar ada efek jerah.
Sementara, Kepala Desa Bambang Bakri saat ditemui diruang kerjannya menyampaikan”, Dalam penyaluran bantuan PKH kepada Keluarga Penerima Manf’at (KPM) sudah sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah Desa. Bantuan PKH yang ada sangat membantu kepada KPM agar bisa dipergunakan sesuai prosedurnya, demi meringankan beban hidup masyarakat.
Semoga uang yang telah diterima bisa dipergunakan sesuai komponen yang ada.
Pada saat penyaluran bantuan PKH mungkin ada permasalahan yang terjadi jangan sampai disampaikan ke si A atau si B, tapi langsung sampaikan saja ke Pemerintah Desa karena persoalan tersebut merupakan persoalan kita bersama.
Menyikapi persoalan yang terjadi kami atas nama Pemerintah Desa sangat menyesalkan kenapa hal ini sampai dilakukan, padahal bisa dibicarakan baik-baik serta kita selesaikan bersama. Karena hal ini menyangkut citra desa/nama baik desa.
Lebih lanjut yang bersangkutan V-W kami harapkan disamping sudah meminta ma’af kepada warga net juga meminta ma’af ke semua pendamping PKH juga seyogyanya meminta ma’af kepada Pemerintah Desa di kantor Desa”, pungkasnya (*).
