Kabarone.com,Lamongan – Keluhkan kinerja pemerintah yang terkesan tutup mata ketika nelayan Paciran meminta bantuan pengerukan Plawangan Tambat Labuh atau dermaga perahu. Padahal beberapa tahun lalu melalui rukun nelayan sudah mengajukan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, namun sampai hari ini belum ada kejelasan. Setelah sekian lama diimpikan akhirnya saat ini nelayan melaksanakan pengerukan dengan biaya bantuan CSR perusahaan di Pantura.
Sebelumnya, didampingi Hilal Ahmar, Ketua LSM Cakrawala Keadilan nelayan menanyakan kejelasan pengajuan yang pernah di serahkan pada pihak Dinas terkait. Ia mengaku, nelayan seringkali harus berputar jauh untuk menyandarkan perahunya sementara, karena belum memiliki Plawangan (dermaga perahu).
“Kami turut prihatin dengan kondisi yang dialami nelayan tersebut. Sehingga kami berupaya membantu dengan melakukan loby loby, dan akhirnya dapat bantuan CSR dari perusahaan. Itupun untuk makan dan minum para pekerja, kami secara mandiri yang biayai” jelas Hilal, Kamis (14/3), seusai audiensi di Dinas Perikanan dan Kelautan.
Hilal berharap Pemerintah Daerah lebih memperhatikan nasib dan keselamatan nelayan. Karena bagaimanapun, keberadaannya akan membantu pembangunan di Lamongan. “Ya pemerintah harus lebih peduli lagi pada nelayan khususnya Paciran. Jangan hanya di nikmati hasilnya saja, apalagi Lamongan kan menjadi salah satu pusat perdagangan ikan laut terbesar di Jawa Timur bahkan secara nasional”, ungkap Hilal dengan penuh harapan.
Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan Suyatmoko menjelaskan, jika pengerukan tersebut menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi dan Pusat. “Setelah kita ajukan, ternyata Pemprov bersedia memberikan bantuan tersebut, dengan syarat hasilnya masuk kedalam pendapatan Provinsi bukan ke Kabupaten”, jelas Suyatmoko . (Pul/Ian/As).
