Bangka, Kabrone.com – Ketua Panitia Pembongkaran dan Penyaluran Kompensasi Kapal Isap Produksi (KIP) Timah Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Babel Ratno Daeng Mapiwali minta kepada Panitia sebelumnya untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan selama 6 tahun menjalankan kepanitiaan. Hal itu dikatakan Ratno kepada Kabarone.com Selasa, (13/3) menanggapi tudingan segelintir orang yang bernada miring terhadap kepanitiaan baru. “Saya minta kepada panitia sebelumnya agar selama 6 tahun menjalankan kepanitiaan untuk membuat LPJ”, ujar Ratno. Ratno merasa gerah sebab kepanitiaan digangu berterusan oleh anasir lama, padahal kepanitiaan baru terbentuk belum setahun, yaitu sekitar 8 bulan.
Dikatakan, dalam pengelolaan pembagian dana kompensasi kepada nelayan, pihak panitia mengikuti mekanisme yang disepakati. Dimana dalam keseluruhan dana terkumpul yang berasal dari mitra PT Timah, pihak panitia kebagian 10 persen. “Inikan uang mitra dan minta dibagikan kepada nelayan melalui panitia, kami panitia bekerja tentu dapat bagian sebagaimana disepakati yaitu 10 persen dan hal itu lumrah”, ujar Ratno. Dari 10 persen inilah yang dimanfaatkan panitia untuk sejumlah keperluan, selebihnya dibagikan kepada nelayan melalui 10 Kepala Lingkungan (Kaling). Penggunaan 10 persen sejumlah dana tersebut termasuk untuk sumbangan sosial. Sementara bukti penggunaan terbukukan dengan jelas, seperti kwitansi. “Sebagai ketua, saya banyak didatangi orang untuk meminta bantuan. Karena uangnya ada tentu dibantu. Tetapi semuanya jelas, tidak ada yang digelapkan, penerima dan jumlah dana yang dikeluarkan tertera, silahkan ditanyakan kepada penerima untuk membuktikan”, ujar Ratno.
Dia menjelaskan, hanya segelintir orang dari kubu panitia lama yang mempermasalahkan. Hal itu dapat dibuktikan ketika aktifitas pembongkaran tadi pagi yang berusaha ditahan segelintir orang tersebut. Nyatanya ratusan massa dari nelayan meminta pembongkaran bijih timah dari 2 unit Kapal Isap Produksi (KIP) timah sekitar 17 ton dilanjutkan. “Cuma segelintir saja, dilapangan sekitar 6 orang yg berusaha membatalkan, namun ratusan orang dari kubu nelayan minta pembongkaran diteruskan. Bersukur pembongkaran berjalan lancar”, jelas Ratno. Setiap pembongkaran langsung dibayar oleh mitra timah kepihak pembongkar, sehingga nelayan yang terlibat langsung menerima upah. “Ini menyangkut hajat hidup, jika ditahan tentu tenaga pembongkar tidak dapat penghasilan, dan mereka tidak mau terganggu”, jelas Ratno.
Dilain tempat, belasan orang berkumpul dirumah Kaling Parit Pekir, Sungailiat mempersoalkan LPJ pelaksanaan penyaluran kompensasi KIP tahun 2018 yang disusun pihak Ratno. Mereka menuding indikasi kecurangan. “Dalam LPJ ini kami mempersoalkan mengapa dana yang semesti keseluruhan harus dibagikan ke nelayan ada diambil panitia 10 persen. Kami tidak terima adanya potongan 10 persen, seharusnya semua menjadi hak nelayan”, ujar salah satu yang hadir. Sementara H. Bujang dari Ketua Kelompok Nelayan Parit Pekir, mengatakan pihaknya telah melaporkan panitia KIP ke POLRES Bangka indikasi penggelapan. “Sudah kami laporkan ke POLRES Bangka”, ujar H. Bujang. Dari keterangan, materi laporan mereka adalah adanya selisih LPJ versi panitia dengan perhitungan versi pelapor sekitar Rp 318 juta. Selisih versi pelapor inilah yang berusaha dibawa keranah hukum. (Suhardi)
