Kabarone.com, Bojonegoro- Kebijakan pemerintah pusat untuk menata lingkungan kumuh menjadi lingkungan layak huni dengan mementingkan kesehatan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diungkapkan saat acara sosialisasi dan strategi komunikasi program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) untuk mewujudkan tata kelola masyarakat perkotaan yang bertempat di Hotel Aston Bojonegoro, Senin (31/10).
Program yang mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman arah kebijakan ini diikuti oleh unsur Dinas, unsur relawan, Kepala Desa/Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM ) dan perwakilan Universitas di Bojonegoro se Kecamatan Bojonegoro.
Dengan sasaran/target penyediaan minum, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi yang layak ini merupakan target nasional sampai dengan tahun 2016 ujar Saiun Ngalim dari Koordinator Kota Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan terkait hasil pendataan di Bojonegoro terdapat 13 hektar kawasan kumuh dan selanjutnya akan di buatkan rekomendasi namun sebelumnya akan di lakukan kolaborasi yang melibatkan SKPD terkait.
Sesuai hasil rekomendasi ternyata kawasan paling kumuh adalah di bantaran Bengawan Solo. Untuk penataanya dengan solusi membuat Kampung Deret dan melihat kondisi masing masing daerah tandas Kang Yoto sapaan akrab Bupati Bojonegoro. (pur)
