Kabarone.com, Kediri Kota – Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengumpulkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri. Pertemuan tersebut guna membahas jelang deadline pengosongan kawasan RW 5 semampir. Di dalam pertemuan tersebut, mayoritas mendukung upaya penggusuran eks Lokalisasi Semampir sebagai langkah pemberantasan terhadap prostitusi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri dan para tokoh masyarakat. Namun, demikian, ulama mempertanyakan dampak sosial dari rencana penggusuran yang bakal dilakukan, pada 10 Desember 2016 nanti. Dan juga nasib darimereka setelah di gusur.
“Kami ingin tahu bagaimana langkah Pemkot Kediri untuk mengatasi persoalan sosial paska penggusuran nantinya. Bagaimana tentang nasib tempat tinggal mereka, sekolah anak-anak mereka,?” tanya Jamal, selaku Wakil II MUI Kota Kediri.
Pertanyaan tersebut diajukan kepada Walikota Kediri, karena memang ada sekitar 200 kepala keluarga KK yang menempati Eks Lokalisasi Semampir saat ini. Warga yang telah ber KTP Kota Kediri ini juga memiliki anak yang bersekolah di Kota Kediri. Tentu, dampak sosial ini perlu diselesaikan pemerintah daerah.
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menjawab, bahwa Pemkot sudah memikirkan persoalan tersebut. Diantaranya, pemerintah telah membangun posko di Eks Lokalisasi Semampir. Petugas posko bakal mencatat dan membatu warga yang ingin berpindah tempat maupun memindahkan sekolah anak-anaknya. Selain itu, pemkot memberikan uang kerokhiman sebesar Rp 2,5 juta yang dapat dipergunakan untuk mencari tempat tinggal baru.
“Mereka bisa kos atau kontrak dengan uang kerokhiman yang kami berikan. Mereka juga bisa menempati Rusunawa Kelurahan Dandangan, karena apartemen rakyat ini memang diperuntukkan bagi masyarakat empat kelurahan diantaranya Kelurahan Semampir. Namun, demikian mereka harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah warga kurang mampu,” tegas Abdullah Abu Bakar.
Seusai pertemuan, Abu, panggilan akrab Walikota Kediri menyatakan tegas untuk tetap melanjutkan rencana penggusuran terhadap Eks Lokalisasi Semampir, meskipun kalangan DPRD telah mengeluarkan rekomendasi agar Pemkot menunda penggusuran hingga proses hukum selesai. Pemkot semakin percaya diri setelah mendapat dukungan dan arahan dari para tokoh agama dan tokoh massyarakat.
“Mereka tinggal disana sebagai penyewa. Masa sewa mereka sudah habis dan tidak kami perpanjang sejak tahun 2014 lalu. Pemerintah Kota akan mengambil kembali untuk kepentingan umum yaitu, pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” tandas Mas Abu.
Mas Abu menyadari, bahwa program alih profesi terhadap warga eks Lokalisasi Semampir khususnya pekerja seks komersial (PSK) sulit dilakukan. Pemerintah telah memberikan pelatihan menjahit kepada mereka, namun peminatnya terbilang sangat sedikit. Sementara, aktifitas prostitusi hinga kini tetap berlangsung.
“Program penutupan Eks Lokalisasi Semampir ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kota jauh sebelum saya. Tetapi kenyataanya, praktek prostitusi masih saja berlangsung. Selain itu, data dari KPAD Kota Kediri, ditemukan beberapa kasus HIV/AIDS disana. Ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali,” kata Mas Abu.
Menuruit Ketrua HMI Cabang Kediri Arief Hidayatulloh mengatakan dirinya setuju prostitusi di tutup tetapi apakah Walikota Kediri yang mengatakan Kota Kediri zero prostitusi bias menjamin?Apakah para ulama yang nota ben punya Ponpes juga tidak tahu selama ini prostitusi tidak di semampir saja tapi di rumah kos,ibu rumah tangga dan juga tempat karaoke di Kota Kediri.
Arief juga menyayangkan kalau pengidap HIV AIDS hanya di sampaiakan pada forum tersebut dari semampir, apakah diluar semampir tidak ada yang terjangkit?itu juga tugas Pemkot dan juga satker terkait.
“Jadi janganmengahkimi manusia sepotong potong tapi cari solusi yang manusiawi”,pungkasnya. (sis)
