Terdampak Langsung Tambang Laut IUP Pemda, Nelayan Matras Pertanyakan Dana Konpensasi

Sungailiat, Kabar One.com – Nelayan Matras, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka mempertanyakan dana konpensasi untuk Nelayan Matras yang tak jelas peruntukannya dari hasil penambangan laut oleh sejumlah Kapal Isap Produksi (KIP) timah dalam IUP Pemda /IUP Swasta.

Padahal untuk tahap terakhir telah disalurkan kepada pihak yang mengurusnya sebesar Rp 30 juta, namun Nelayan Matras belum kebagian. Hal itu dikatakan oleh sejumlah Nelayan Matras yaitu Yusmet yang adalah kordinator nelayan, Domo dan Suhandi, pada Sabtu (26/6/2021).

“Terakhir dana konpensasi bagi nelayan telah disalurkan Mitra Kapal Isap Produksi dalam IUP Pemda kepada yang mengurusnya yang diketahui sebesar Rp 30 juta, tetapi kami tidak kebagian, ” ujar Yusmet.

Yusmet mempertanyakan hal itu karena ada 3 unit KIP timah yang menambang diperairan Laut Matras dalam IUP Pemda. Sementara Nelayan Matras adalah yang paling terdampak langsung akibat penambangan laut tersebut. “Ada 3 unit KIP yang saat ini menambang timah dalam IUP Pemda Laut Matras. Kami adalah nelayan yang terdampak langsung akibat penambangan itu, “sesal Yusmet.

Sebelumnya lanjut Yusmet, Nelayan Matras pernah menerima dana konpensasi dari KIP dalam IUP Pemda pada awal mulai menambang, berdasarkan pembongkaran bijih timah pertama dari kapal KIP Lembawai sebanyak sekitar 7 ton. Nilainya adalah Rp 10 juta lebih. “Memang pada awalnya kami pernah terima dana konpensasi senilai Rp 10 juta, saat kapal KIP Lembawai bongkar. “Ujar Yusmet.

Tetapi kemudian KIP tersebut tidak bekerja karena cuaca buruk. Barulah kemudian setelah cuaca gelombang teduh, KIP – KIP itu mulai lagi menambang, sekitar pertengahan Bulan Maret. Tetapi disesalkan walau KIP operasional, tetapi dana konpensasi hingga sekarang kurang jelas. Demikian pula akan kejelasan panitia yang mengurusnya ataupun pembongkaran timah dari KIP tersebut dimana, tidak diketahui .Yang parah, hasil penambangan perharinya pihak Nelayan Matras juga tidak mengetahui berapa dari tiap unit KIP.

‘KIP tersebut kembali menambang lagi saat cuaca gelombang teduh sekitar bulan Maret Tetapi berapa dana konpensasi bagi nelayan yang terkumpul, kami tidak mengetahui perhitungannya. Demikian pula kejelasan panitia, maupun dimana bongkar hasilnya, serta perhitungan tonasenya, kami tidak mengetahui, “papar Yusmet.

Hal ini jauh berbeda dengan Kapal KIP yang menambang dalam IUP PT Timah. Pihak Panitia Nelayan selalu diberitahu berapa hasil perharinya dari tiap unit KIP. Demikian pula bongkarnya pada dermaga setempat, sehingga perhitungan sangat jelas. “Sangat berbeda dengan KIP dalam IUP PT Timah, yang hasilnya selalu ada laporan kepada panitia, dan benar – benar jelas, “lanjut Yusmet.

Pihak nelayan pernah mempertanyakan kepada pengurus dana yang terkumpul untuk hasil operasional KIP dalam IUP Pemda sejak mulai operasi dari Bulan Maret. Tetapi pihak pengurus menyebutkan telah dibekukan. Sementara urusan dana yang ada Nelayan Matras diminta selesaikan dengan Nelayan Jalan Laut.

“Pernah terakhir kami tanyakan hal itu kepada pengurusnya, tetapi dikatakan telah dibekukan, dan urusannya dengan Nelayan Jalan Laut, “Ujar Yusmet. Hal itu tentu sangat disesalkan, karena untuk dampak, Nelayan Lingkungan Jalan Laut masih jauh dari terkena imbas karena Lingkungan Jalan Laut cenderung masuk wilayah Laut Air Kantung.
“Untuk Jalan Laut sendiri jauh dari imbas, cenderung masuk Laut Air Kantung, papar Yusmet.

Disinggung kemungkinan dana konpensasi yang ada oleh pengurus cenderung akan diserahkan kepada Nelayan Lingkungan Laut , menurut Yusmet memang arahnya kesitu. Padahal bantah Yusmet, dana Konpensasi yang telah diterima Nelayan Matras dari KIP dalam IUP PT Timah, tidak hanya dibagikan kepada Nelayan Matras saja, tetapi juga diberikan kepada nelayan lain dari Pemali, Sungailiat dan Mentabak.

“Alasannya karena masih dalam satu kelurahan. Padahal dana konpensasi yang diterima oleh Nelayan Matras dari KIP dalam IUP PT Timah,, juga dibagikan kepada Nelayan lain yang berasal dari wilayah Pemali, Sungailiat dan Mentabak. Data – datanya ada di kami, “bantah Yusmet.

Hal – hal itulah yang diprotes oleh sejumlah nelayan tersebut karena keberadaan KIP dalam IUP Pemda yang berhimpitan operasionalnya dengan KIP dalam IUP PT Timah tersebut, dinilai tidak memberikan kontribusi. Bahkan untuk dana terkumpul berapa nilainya, siapa yang memegangnya, kemana disalurkan semua bagaikan misteri. Padahal dana tersebut mutlak hak nelayan, dari Rp 1500 perkilo timah hasil bagian nelayan dari tiap KIP. “Hal itulah yang kami pertanyakan, semuanya serba tidak jelas, “ungkap Yusmet.

Pihak media kemudian coba menghubungi Rio yang dikatakan salah satu pengurus dana konpensasi KIP Pemda tersebut melalui seluler untuk klarifikasi. Namun sayangnya tidak diangkat. (Har)