KOTABARU, kabarOne.com- DPRD Kotabaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan LSM Kapak usai melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kotabaru, Senin 30/1/2023.
Dalam aksinya masa menyampaikan aspirasi mengharapkan dan meminta Kadis PUPR Kotabaru mundur dari jabatannya terkait dugaan Mark Up anggaran tahun 2022, baik itu pengadaan barang dan jasa serta proyek jalan Lontar- Tj Seloka senilai Rp 13 Miliyar.
Namun setelah RDP di gelar, dari Dinas PUPR tidak ada satupun yang berhadir sehingga perwakilan masa merasa kecewa.
Sahriansyah dari LSM Kapak mengatakan, bahwa surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menurut keterangan dari para legislatif sudah di kirimkan kekantor Dinas Pekerjaan Umum pada hari sabtu 28 Januari 2023.
Padahal di ruang rapat gabungan tempat berlangsungnya RDP hari ini sudah dipenuhi oleh anggota DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Kotabaru, Komisi I, II dan III serta Sekwan DPRD, dan perwakilan masa.
Sementara Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengaku bahwa dirinya sudah menyurati dinas PUPR terkait pertemuan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Kami sudah melayangkan surat ke Dinas PUPR, dan meminta hadir hari ini untuk menyampaikan kondisi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, tutupnya,(HRB)
By; Herpani
