Kabarone.com, Lamongan – Carut marut penanganan Program pertanian untuk para Kelompok tani alias POKTAN di Kabupaten Lamongan menyisahkan dilema. Terlebih lagi setelah mendapatkan surat rekomendasi dari anggota DPR RI Viva Yoga M Komisi 4 Ke Kementerian Pertanian rekom tidak di jalankan oleh birokrasi PNS Lamongan khususnya Dinas Pertanian.
“Lagi-lagi, surat rekomendasi itu dicuekin oleh Kadinas Pertanian Kabupaten Lamongan karena dianggap tidak ada koordinasi dengan pihak Dinas Pertanian Lamongan. Padahal surat itu juga berisi keterangan bahwa pengajuan progran adalah murni yang diajukan oleh para Kelompok tani yang ada di Lamongan merupakan warga Kelompok Tani,” ucap Hariansyah Ketua Tim Investigasi NGO JALAK, Senin.
Karena surat rekomendasi itu dicuekin, lanjut Hariansyah, kepercayaan para Kepala Desa dan Kelompok Tani mereka Marah dan seolah rekomendasi anggota DPR RI Komisi 4 adalah bohong semata. “Namun kami menyesalkan pengklaiman program jtut jdes seolah adalah pengajuan Dinas Pertanian semata. Kami menduga ada unsur apa dan motivasi Dinas berbuat seperti itu,” katanya.
Saat dimintai keterangan, Joko salah satu PNS di Dinas Pertanian dengan gaya seperti penampilan Seorang Preman mengatakan, “program tersebut adalah murni dari APBD. Dan banyaknya yang ikut dan bermain dalam program tersebut. Semestinya anggota DPR RI koordinasi ke Kepala Dinas Pertanian Lamongan bukan cuma merekom semata. Dan selama ini anggota DPR RI atas Nama Viva Yoga M tak pernah ada Koordinasi,” ungkap Joko seolah menantang anggota DPR RI. (A-)
