Kabarone.com, GARMADA Dibentuk tanggal 23 oktober 2017 Di daerah Pondok kelapa jakarta timur, DPP (Dewan Perwakilan Pusat) Garmada yang bertempat di Jl Pondok kelapa selatan No 15 Pondok kelapa duren sawit jakarta timur prov DKI JAKARTA. IBu Sri sulasti dan bapak bintar johan, juga salah satu pencetus berdiri nya GERAKAN MASYARAKAT DAERAH (GARMADA) bersama Bpk Rudi Hadi Suwito dan Bpk Hardi Rangga.
Dengan title “DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT” ; “suatu Gerakan dimana kita sebagai rakyat indonesia tergerak untuk bersatu dan berkumpul dalam satu wadah dalam visi dan misi bersama yang ber Pancasila, Ber Bhineka tunggal ika yang berpedoman pada UUD 45, GARMADA bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat di seluruh propinsi,kabupaten,dan khusus nya DESA untuk mendeklarasikan pergerakan bersama kerakyatan ini. Hal itu menjadi moto dan slogan dari pergerakan ini, GARMADA ini adalah murni Organisasi Kemasyarakataan ini terbentuk dari Rakyat dan bukan sayap Partai “, tutur ketua umum DPP GARMADA, pak Rudi Hadi sewaktu di wawancarai secara exkclusif awak media kabarone (7/6/2018).
Dengan terbit nya surat keputusan dari KEMENKUMHAM RI no.AHU-0017562.AH.01.07.tahun 2017 mengesahkan pendirian GARMADA yang sudah terdaftar berbadan Hukum sebagai salah satu Organisasi yang resmi dan legal di indonesia, tepat nya pada tanggal 11 Desember 2017.
Dengan Jajaran inti DPP GARMADA yaitu : Bpk Rudi Hadi Suwito sebagai ketua umum DPP GARMADA, 1.Hardi Rangga SH : wakil ketua umum, Andreas sakti SH : sekertaris umum,
Bintar Johan : Staff inti ketua umum,
Sdri. Dona dombi staff khusus ketua umum. Di dalam pengurus DPP GARMADA ada nama Bpk Bagus Tatang Dewantoro, nama beliau tidak asing di kalangan pemerintahan pusat, Di dalam susunan DPP GARMADA beliau sebagai penasehat umum, tak hanya itu di belakang GARMADA juga munculkan nama bapak Kaspudin Nor, SH.,MSi , bapak Kaspudin Nor mulai belajar berorganisasi yang pertama kali bergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). PII merupakan organisasi yang melahirkan tokoh-tokoh aktifis islam.
Bapak Kaspudin Noor juga pernah menjadi pembantu presiden Suslio Bambang Yudoyono (SBY) pada tahun 2011 – 2015 lalu dalam hal pengawasan pemantauan penilaian kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Beliau juga mantan anggota Komisi Kejaksaan RI. Dan Bapak Kaspudin Noor juga aktif menggeluti dunia advokat dan akademisi serta aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi sosial, politik, hukum dan keagamaan di masyarakat.
Visi dan Misi GERAKAN MASYARAKAT DAERAH disingkat GARMADA :
“Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat untuk penegakan PEMERINTAH yang bersih, dan bebas dari *KKN* serta Transparansi Masyarakat dalam membentuk *GOOD GOVERMENT* sebagaimana di atur dalam UUD 1945, Pasal 27, 30 & 33 serta UU No. 28 Tahun 1999 & UU No. 31 Tahun 1999. Tentang *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI* sebagai terwujudnya Masyarakat Madani yang ADIL, MAJU, SEJAHTERA & DEMOKRATIS. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI) yang mengayomi seluruh anak BANGSA untuk dapat memenuhi SANDANG PANGAN, PAPAN, KESEHATAN dan PENDIDIKAN”
———–TUJUAN———-
Bahwa untuk mengimplementasikan
VISI MISI GARAKAN MAAYARAKAT DAERAH ( GARMADA) sbb :
– Bahwa menciptakan situasi yang kondusif malalui terselenggaranya REFORMASI, POLITIK, yang Sehat di REPUBLIK INDONESIA.
– Bahwa memperjuangkan tegaknya Supermasi Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan UUD 1945, dan PANCASILA.
– Bahwa memperjuangkan agar kehidupan Masyarakat dan Lingkungannya dalam Kondisi Aman Damai Tertib dan Tentram.
– Bahwa memperjuangkan agar Masyarakat dan seluruh anak Bangsa berdaulat dalam Bidang Politik berdikari dalam bidang Ekonomi serta berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan Khususnya dalam mewujudkan Pelaksanaan OTONOMI DAERAH yang Efektif
– Bahwa memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan Rakyat meningkatkan Kualitas hidup dan tercukupi kebutuhan Dasar Sandang Pangan Papan Kesehatan Pendidikan dan Lapangan Kerja.
– Bahwa Turut serta memperdayakan Masyarakat melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ) yang beraumber dari Pengurusan Tinggi Serta Lembaga Penelitian dan Pengembang.
– Bahwa mendorong berkembangnya Masyarakat Mandiri yqng di Landasi dengan nilai-nilai Agama dan nilai nilai Luhur Budaya Daerah dalam rangka kesatuan dan Persatuan
– Bahwa mewujudkan fungsi SOSIAL KONTROL dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara yang Aparatur Pemerintahan yang Bersih dan Bebas *KKN* dan terbentuknya *GOOD GOVERMENT*
Dalam wawancara itu, ketua umum GARMADA juga menyampaikan bahwasannya sejak awal tahun dirinya bergerilya bersama pengurus DPP menjelajah nusantara untuk membentuk pengurusan DPD (kab/kota) dan DPW (propinsi) di seluruh wilayah NKRI, Struktural pengurus DPD GARMADA sudah hampir terbentuk di seluruh wilayah indonesia , DPD/DPW GARMADA sudah terbentuk di 499 kab/kota/propinsi, dan sudah ter SK kan dari DPP. hanya kurang 60 kab/kota/propinsi di indonesia yang belum terbentuk, target nya sebelum Agustus 2018 sudah terbentuk semua dan kita akan Deklarasi Nasional di bulan Agustus 2018 nanti, yang juga bertepatan dengan perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ujar ketua umum DPP GARMADA bapak Rudi Hadi Suwito, tegas beliau ; sambungnya dengan menutup wawancara itu,
“SAAT NYA KITA BERKARYA BERSAMA GARMADA, BERGERAK DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT, SAAT NYA KITA BERKARYA BUKAN BERGAYA, SALAM GARMADA JAYA UNTUK INDONESIA TERCINTA”.
untuk pengurusan wilayah kabupaten Lamongan juga sudah terbentuk pengurus DPD GARMADA yang di nakodai oleh, Muh.Ferry Fadli sebagai ketua DPD GARMADA, Syaiful Arif sebagai Wakil Ketua, M.Yazid Achmadi sebagai Sekretaris, Syahid Abdillah sebagai Wakil Sekretaris, Ahmad Saifuddin Zuhri sebagai Bendahara dan Aris Fachrul Rizal sebagai Wakil Bendahara. ” Dalam waktu dekat ini DPD Kab.Lamongan akan mendatakan diri di KESBANGPOL kab.Lamongan, dan melebarkan sayap untuk kepengurusan di 27 kecamatan, dan seluruh desa di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, kami akan berkarya dan berkomitmen bergerak berdaya bersama bersama DPP dan DPW untuk membantu masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kegiatan kemasyarakatan, serta menyalurkan program program pemerintah pusat ke daerah khusus nya desa, di sektor ekonomi Kreatif, dalam terapan nya untuk pelatihan dan penyuluhan untuk kelompok pertani, perkebunan, perikanan dan wisata desa” ( Fer )
