Kabarone.com, Lamongan-Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, menerapkan kebijakan agresif yakni dengan menyiapkan punishment berupa pengurangan tunjangan kinerja bagi yang tidak melaksanakan manajemen kas sesuai dengan rencana.
“Ini dilakukan untuk meningkatkan komitmen seluruh OPD, agar ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Sulastri saat Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2019 di Pendopo Lokatantra, Rabu (26/12/2018).
Menurut Sulastri, langkah tersebut dilakukan karena penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang setiap tahun anggaran.
“Seperti tahun ini, secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018 mencapai 79,26 persen,” ujarnya.
Selain punishment, Sulastri mengungkapkan BPKAD dan Bappeda telah melakukan langkah-langkah terobosan untuk penyederhanaan proses dan peningkatan efisiensi dalam penyusunan dan pengesahan DPA.
“Yaitu dengan mengintegrasikan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui proses yang terintegrasi sehingga waktu penyelesaian DPA OPD menjadi lebih cepat serta verifikasi yang dibutuhkan lebih efisien dan data anggaran yang dihasilkan lebih valid dan akurat,” tutur Sulastri .
Di sisi lain, Bupati Lamongan, Fadeli juga sangat mendukung kebijakan punishment bagi yang tidak melaksanakan manajemen kas sesuai dengan rencana.
“Nantinya memang harus diberikan reward serta punishment dalam manajemen kas OPD. Anggaran jangan menumpuk di akhir tahun, harus dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan kas budget yang sudah direncanakan,” ucap Fadeli.
Ia pun menginstruksikan kepada seluruh OPD agar di awal tahun nantinya kegiatan sudah bisa dilaksanakan, karena DPA OPD sudah diberikan sebelum tahun anggaran baru dimulai.
“Jangan sampai di awal tahun mendatang masih disibukkan dengan sisa kegiatan tahun 2018,” tutur Fadeli yang berharap agar pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemkab Lamongan lebih baik lagi melalui Kebijakan Agresif.(*)
Berita Terkini:
Dibangun Senilai 14,7 Milyar, Kolom Beton RSUD Depati Bahrin Sungailiat Terlihat Miring
Kunjungi Lamongan, Wamendag Jerry Sambuaga Pastikan Optimalisasi SRG
Warga Kotabaru Masih Inginkan Pasar Gebyar Ramadhan, Mega; Bisa Dilaksanakan Kembali
Forkopimko Jakut Kerja Bakti Massal Bersihkan Lingkungan RW 03 Kelapa Gading Timur
