Jakarta Kabarone.com,-Advokat senior Priyagus SH, dengan tegas menyampaikan, semua masyarakat harus mengetahui bahwa tulisan seorang Jurnalistik atau Wartawan yang dipublikasikan melalui perusahaan Pers yang berbadan hukum diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu disampaikan Priyagus Widodo terkait kepastian hukum dan penjelasan pidana hukum yang bisa menjerat seorang Jurnalistik atas karya tulisannya.
Advokat yang juga pengurus Resimen Mahasiswa (Menwa) yang sudah dikenal beracara melanglang buana ke seluruh tanah air Indonesia ini menyatakan, dengan tidak meng-kait kaitkan terhadap suatu perkara atau permasalahan yang sedang atau sudah terjadi tentang UU ITE yang dikenakan terhadap seorang Jurnalis atau Wartawan, bahwa seseorang Jurnalistik dilindungi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) UU Nomor 11 tahun 2008 Jo.UU 19 tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik (ITE) hanya mengecualikan produk Pers.
Pada implementasi SKB tertanggal 23 Juni 2021, butir atau “Huruf L” diuraikan apa yang dikecualikan terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu ;
1. Alat bukti pencemaran nama baik merupakan hasil kerja Jurnalistik yang sudah menjadi produk pers.
2. Produk pers dimaksud diterbitkan atau dipublikasikan oleh perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Bahwa seseorang yang berstatus sebagai Jurnalis atau Wartawan, bila konten atau tulisan dan lain lain tidak dipublikasi pada perusahaan Pers yang berbadan hukum Indonesia, maka tulisan tersebut bukan merupakan produk Pers. Jadi, saat karya atau berita Jurnalis atau Wartawan itu terpublikasi pada Media Sosial apakah Facebook, Instagram dan lain lain, bukan sebagai produk Pers. “Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diterapkan terhadap Jurnalis atau Wartawan bersangkutan,”ucapnya.
Bagaimana bila produk pers atau Jurnalis yang di share atau disebarkan melalui media sosial, apakah dilindungi SKB. Menurut Priyagus Widodo kelahiran Jawa Tengah yang taat beragama ini menyampaikan, mengacu kepada SKB UU ITE dan UU Pokok Pers Wartawan tersebut;
1. Tetap mendapatkan perlindungan SKB UU ITE yang ditandatangani Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri, sepanjang karya tulisannya atau beritanya dibagikan secara utuh sebagai produk Pers.
2. Pengantar atau komentar yang diikutsertakan bila mengandung unsur pidana, tidak termasuk dikecualikan dalam implementasi SKB.
Menurut Priyagus Widodo, belakangan ini sedang ramai terkait SARA yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal yang ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara tidak termasuk yang dikecualikan. Wartawan/Jurnalis, termasuk konten kreator dan setiap orang harus menghindari dari SARA yang bersumber pada Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP karena tidak dikecualikan, dalam SKB meski sebagai produk pers. Namun pada implementasi Pasal 28 ayat (2) “Huruf D” diperintahkan SKB, aparat penegak hukum membuktikan adanya motif membangkitkan dengan menggerakkan, mengajak, mempengaruhi masyarakat.
Priyagus Widodo menegaskan, “jangan sampai tayangan dengan manfaatkan Media sosial menjadi kegaduhan dan gejolak dalam masyarakat karena adanya ketersinggungan dari kelompok, etnis, suku, ras dan agama tertentu. Oleh karena itu, pengguna Media sosial dituntut supaya lebih bijaksana dan menjaga kerukunan serta ketenangan di dalam masyarakat,” ungkapnya 5/02/2022.
Penulis : P. Sianturi
