Petani Baluwerti Geruduk Kelurahan Tuntut Ruislag Lahan 7,1 H Dengan Pemkot

Kabarone.com, Kediri Kota – Lagi lagi Kota kediri tak sepi dari demo warganya.Kali ini Ratusan petani di Kelurahan Balowerti, Kota Kediri berunjuk rasa menuntut pembatalan tukar guling lahan milik pemerintah daerah dengan perusahaan perumahan elit PT SK Bangun Persada di Kantor Kelurahan setempat. 

Koordinator Lapangan aksi petani Sugeng dalam orasinya mendesak segera mungkin  pemerintah kelurahan segera mengembalikan fungsi saluran air sebagai saranan irigasi pertanian sekaligus untuk mengalirkan genangan air hujan ke sungai. Sebab, saat ini petani tidak dapat menggarap sawahnya karena selalu digenangi air dan itu sangat merugikan.

“Petani telah menyewa lahan pertanian ini kepada pemerintah dengan biaya yang mahal. Tetapi sawah mereka saat ini tergenangi oleh air. Air hujan yang seharusnya mengalir ke sungai terhalang, karena salurannya diuruk oleh PT. SK Bangun Persada untuk pengembangan perumahan. Pengembang hanya memberi pipa berukuran kecil, sehingga airnya tidak bisa mengalir lancar,” teriaknya, Rabu (7/12/2016).

Persoalan tersebut muncul setelah Pemerintah Kota Kediri menukar guling atau ruislag aset tanahnya di Kelurahan Balowerti seluas 7,1 hektar dengan tanah pengganti milik pengembang perumahan.Dan pengembang sepertinya bertindak sewenang wenag terhadap hak petani.

“Jalan untuk petanipun mereka gunakan sebagai lalu lintas kendaraan proyek yang tidak semestinya,mestinya untuk ukuran kecil ternyata tonase besar yang lewat”,imbuhnya.

Para pendemo petani sempat memblokade jalan petani yang dimanfaatkan oleh kendaraan proyek perumahan tersebut. Tetapi, akhirnya pemerintah membuka blokade jalan dengan maksud memperlebar jalan tersebut dan mengaspalnya. Jalan itu nantinya akan diperuntukkan bagi kelancaran transportasi menuju ke Tempat Pembungan Sementara (TPS).

Akhirnya perwakilan pendemo diizinkan masuk ke kantor kelurahan untuk menemui kepala kelurahan dan kecamatan. Menurut Camat Kota  Kediri Heri Purnomo, permintaan petani menyangkut hal tehnis yang hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah kota kediri melalui kebijakan dinas terkait..

Sementara itu menurut Ketua HMI Kota Kediri Arief Hidayatulloh mengatkan semestinya Pemkot kediri lebih santun dan bijak ketika memutuskan sebuah permasalahan,sehingga warga Kota justru tidak menjadi korban.(sis)