KabarOne.com,Nias Utara -Amizaro Waruwu Bupati Nias Utara Menjumpai Aliansi Mahasiswa Ono Niha (HAMONI) Secara humanis dikantor Bupati Nias Utara dijalan Gowe Zalawa, Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu kabupaten Nias Utara provinsi sumatera Utara.
Kabarnya aksi Damai tersebut dilaksanakan semalam tepatnya (13/4) Hari Kamis sekitar pukul 11:43 Wib dihalaman kantor bupati Nias Utara dan Kantor DPRD
Masa Aksi Mempertanyakan terkait Pembangunan dan pelayanan Masyarakat, Diantaranya :
1. Pelanggaran sistem merit kepegawaian berdampak buruk terhadap pelayanan publik (Tuntaskan rekomendasi KASN)
2. Masyarakat jangan dibuka murka, segerakan cairkan PKH dan BPNT
3. Tolak pemotongan TTP terhadap seluruh ASN Nias Utara
4. Tolak penundaan PILKADES, Hak pilih masyarakat jangan dikebiri
5. Tuntaskan proyek pembangunan jalan Hokmix dilahewa masyarakat jangan dibuat kecewa
Atas tindakan tersebut Herman Syukur Zai ketika diwawancarai awak media usai melakukan aksi damai mengatakan,
” Didalam surat peryataan sikap yang telah kami serahkan kepada Bupati Nias Utara dan Ketua DPRD Nias Utara kami memberikan opsi waktu 3 kali 24 jam, apabila tidak di tanggapi sesuai waktu yang kami sampaikan, maka kita akan kembali melakukan aksi damai berjilib-jilib apakah kami bermalam disini atau aksi setiap hari itu kembali kepada keputusan kawan-kawan. Selain kami turun aksi ini kita juga menempuh jalur perjuangan lain dan ini semua kita lakukan untuk masyarakat Nias Utara, ” Ucapnya Mengakhiri.
Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menjelaskan beberapa tuntutan Aksi damai secara transparan dihadapan para tuntan Aksi, Menyatakan
Rekomendasi KASN tersebut telah di klarifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan sampai saat ini tidak ada masalah dan tetap berjalan sebagaimana mestinya Mesti kita ingat kalau ini rekomendasi bukan keputusan, rekomendasi ini semacam saran, sehingga kita di daerah setelah kita membaca rekomendasi tersebut kita juga telah menyampaikan klarifikasi kepada mereka, karena pada saat mereka mengeluarkan rekomendasi tersebut saya sebagai PPK Pemerintah Kabupaten Nias Utara tidak pernah di konfirmasi oleh mereka,” ujarnya.
Mengenai pemotongan TTP pegawai Nias Utara, Amizaro Waruwu membenarkan bahwa pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Nias Utara melakukan pemotongan TTP sebesar 15 persen kepada setiap Pegawai di Nias Utara hal di sebabkan adanya keterbatasan anggaran di beberapa pelaksanaan kegiatan di Nias Utara.
” TTP ini bukan hak, yang hak itu adalah gaji pegawai, TTP ini adalah tunjangan tambahan, boleh ada boleh tidak, kalau tidak adapun tidak menjadi sebuah kewajiban daerah, ini juga di atur di PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Tentunya apa yang disampaikan kawan-kawan mungkin sebuah bentuk keprihatinan kepada ASN, tetapi jauh lebih penting masalah keselamatan Nias Utara. Untuk Tahun 2024 kita belum mengetahui apa ada pemotongan atau tidak. Kita akan bahas dengan DPRD kedepan, ” jelasnya.
Terkait tentang Pilkades, Amizaro Waruwu menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemkab Nias Utara dan DPRD Nias Utara bahwa Pilkades Serentak di laksanakan Tahun 2025.
Selanjutnya, Usai menyampaikan surat pernyataan sikap yang di terima langsung oleh Bupati Nias Utara, Aliansi Mahoni melanjutkan aksi damainya di DPRD Kabupaten Nias Utara dan di terima oleh Ketua DPRD Nias Utara dan beberapa anggota DPRD Nias Utara.
Edward lahagu
