by

Kepala Daerah Terpilih Mendatang Dituntut Antisipasi Ledakan Penduduk

Kabarone.com, Bulungan – Para kepala daerah khususnya dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang terpilih dalam Pilkada Serentak pada 09 Desember mendatang, dituntut untuk melaksanakan program nyata dalam rangka mengantisipasi ledakan penduduk di wilayah perkotaan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti pembukaan lapangan kerja, penyediaan lahan, infrastruktur perumahan, listrik, air bersih dan sebagainya. Dan ini mestinya menjadi program paling utama atau prioritas bagi para kepala daerah terpilih nantinya. Hal itu sebagaimana diungkapkan Rektor Universitas Kaltara, Dr. Abdul Jabarsyah, M.Sc beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sebagai daerah otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara selama 5 tahun ke depan akan mengalami lonjakan penduduk yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari pertambahan penduduk selama 3 tahun terakhir sejak Kaltara terbentuk, di mana penduduk se-Kaltara terus meningkat hingga lebih dari 200 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan muncul transmigran spontan di desa serta pertambahan penduduk khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan

“Transmigrasi spontan terjadi ketika penduduk dari luar datang dan tidak memiliki keahlian selain bertani serta membuka lahan baru yang bisa menimbulkan gesekan dengan masyarakat setempat. Dalam pandangan akademik, hal ini otomatis akan menimbulkan dampak berantai, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, semakin terbatasnya peluang kerja, terbatasnya lahan pertanian akibat pembukaan lahan pertambangan dan perkebunan, hingga meningkatnya tindak kriminalitas,” paparnya.

Pendapat ini disampaikan Dr. Abdul Jabarsyah, M.Sc setelah melihat paparan visi dan misi para pasangan calon kepala daerah di Kaltara, yang menurutnya masih belum menyentuh akar permasalahan serta bagaimana solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan menurutnya paparan para pasangan calon tersebut bisa diibaratkan melukis di awan karena masih disampaikan dalam bahasa yang mengawang.

“Kita sebenarnya bisa melihat bagaimana Presiden RI, Joko Widodo dan Gubernur DKI, Ahok bersinergi melaksanakan program pembangunan. Seperti ketika Jokowi meluncurkan kartu sehat misalnya, maka selanjutnya Ahok selaku kepala daerah memastikan agar kartu tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat bawah. Termasuk program lainnya seperti rusunawa harus dipastikan si pemegang kunci rusun tersebut benar-benar masyarakat yang berhak. Ini yang bisa kita artikan bahwa pemerintah itu benar-benar hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Lebih lenjut, beliau mengungkapkan bahwa wilayah Kaltara memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perikanan. Maka menurutnya, pemerintah daerah harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat petani dan nelayan bahwa mereka benar-benar bisa menikmati hasil jerih payahnya.

“Jadi kepala daerah definitif nanti harus meredesain pemikiran atau menata ulang pemikirannya untuk mengantisipasi pertambahan penduduk dan dampak-dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Solusi terbaik mengantisipasi pertambahan penduduk ini, menurutnya dengan merevitalisasi desa-desa tradisional. Yaitu pemerintah meningkatkan pembangunan tidak hanya di desa transmigrasi tapi juga di desa tradisional, seperti bagaimana menyediakan infrastruktur, membuka lahan serta menyediakan lapangan pekerjaan di desa-desa tradisional agar penduduknya tidak pindah ke kota.

“Pembangunan infrastruktur fisik itu penting tapi pembangunan masyarakat harus jadi program teratas bagi kepala daerah baik kabupaten maupun provinsi nanti,” simpulnya. (Mudi)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *