Kabarone.com, Bojonegoro – Festival HAM 2016 di Bojonegoro kali ini mengambil tema “Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal”. Pada hakikatnya usaha untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia adalah usaha untuk mengejawantahkan praktik pancasila. Praktik-praktik baik dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia ini perlu dan penting untuk dilanjutkan. Nilai pancasila yang inklusif menjadi dasar upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Bupati Dedi Mulyadi Kepada Kabarone.com mengatakan Bahwa Pancasila saat ini hanya menjadi tafsir, oleh karena itu perlu kiranya menerjemahkannya untuk menjadi undang-undang atau kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Ia menambahkan bahwa selama ini peraturan daerah seringkali dibuat tanpa melibatkan warga dan itu harus diubah.
“Di Purwakarta kami menyediakan Pendidikan yang bersifat Inklusif dan toleran. Ruang ibadah dan guru agama kami sediakan untuk semua agama. Ini merupakan upaya agar Pancasila yang menjadi Pedoman HAM tidak hanya menjadi tafsir namun kebijakan yang bermanfaat” Ujar Dedi Mulyadi dalam diskusi “Praktik Pancasila dan Pemerintah Daerah” di gedung baru pemkab.
Salah satu sila dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini kaum disabilitas banyak belum merasakannya. Chusnunia Chalim selaku Bupati Lampung Timur, berupaya mengubah pola stigma masyarakat pada kaum difabel. Dalam salah satu kebijakan daerahnya ia juga membuat peraturan tentang Sekolah yang Inklusif, pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan kaum disabilitas dan disediakan guru bantunya.
“Ada Konvensi mengenai hak penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh PBB untuk melindungi kaum disabilitas. Lalu juga ada Jaminan penyediaan akses dalam Perda di beberapa wilayah Gunung Kidul, Bantul, Kulonprogo.” Tambah Risnawati Utami dari OHANA, sebuah lembaga yang focus pada isu perlindungan kaum disabilitas.
Halili Hasan dari Setara Instititute mengungkapkan bahwa Toleransi merupakan parameter kesungguhan pemda praktikkan pancasila sebagai filosofi negara dan pandangan hidup bangsa. Relasi mayoritas-minoritas juga harus dibangun dalam memperkuat tersebut. Konstitusi harus jadi landasan ditengah bangsa menghadapi cobaan kebhinekaan yang serius.
Sedangkan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menambahkan bahwa HAM adalah tanda solidaritas. Hal itu diwujudkan dengan gotong royong bedah rumah pada warga tidak mampu. Ini dilakukan agar memenuhi Hak untuk layak huni. “Ada 32 ribu warga miskin, rumahnya jelek. WC masih jelek. Dengan menggunakan zakat. Kita lakukan tiap minggu Gotong Royong untuk bedah rumah” tambah hasto.
Berbagai pernyataan diatas diungkapkan saat kegiatan diskusi Pleno “Praktik Pancasila dan Pemerintah Daerah”. Hadir sebagai pembicara Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta, Hasto Wardoyo Bupati Kulonporogo, Chusnunia Chalim bupati Lampung Timur, Risnawati Utami Direktur OHANA, Halili Hasan dari Setara Institute serta di moderator oleh Irine Gayatri dari LIPI. Acara ini merupakan rentetan kegiatan Festival HAM 2016 yang akan berakhir besok Jumat (2/12).( DAN)
